REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG--Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan bahwa seluruh daerah yang terletak di sekitar Jakarta, termasuk Lampung, potensial untuk menjadi wilayah baru pusat pemerintahan, sebagaimana wacana pemerintah.
"Wacana yang kita buat adalah pemindahan pusat pemerintahan, dari Jakarta ke sebuah kota di Indonesia, dan semua kota di sekitar ibu kota saat ini memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kesempatan tersebut," katanya, usai membuka Musyawarah Daerah II Partai Demokrat Lampung, di Bandarlampung, Jumat (15/10).
Pernyataannya tersebut terkait adanya usulan dari sejumlah akademisi dan anggota DPRD Lampung, yang menekankan tentang kesiapan daerah tersebut untuk menjadi wilayah baru pusat pemerintahan negara menggantikan Jakarta.
Menurut mereka, kesiapan Lampung ditunjang oleh beberapa faktor pendukung, seperti adanya wilayah yang luas, posisi yang strategis di wilayah Indonesia bagian Barat, dan kedekatan jarak dengan Jakarta, sehingga biaya pemindahan tidak terlalu besar.
Meski demikian, Anas mengatakan, sebaiknya Pemprov Lampung tidak memfokuskan pembangunan di daerahnya hanya untuk mengejar target menjadi wilayah baru pusat pemerintahan. "Fokus pembangunan sebaiknya tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti perkebunan, pertanian, kesehatan, dan kelancaran sarana transportasi," imbuh mantan anggota KPU ini.
Menurut dia, wacana pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah yang baru di luar Jakarta masih terlalu dini untuk dibicarakan, dan masih memerlukan jalan panjang untuk mewujudkannya. "Kesejahteraan rakyat tetap menjadi kebutuhan mendesak, jadi jangan terlalu terlena dengan wacana tersebut," katanya.
Anas menjelaskan, sampai sekarang pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah baru masih dalam tahap kajian, dan wacana tersebut merupakan adaptasi terhadap apa yang telah dilakukan negara tetangga untuk membangun pusat pemerintahannya. "Sampai sekarang masih dikaji, jadi menggadang Lampung sebagai calon wilayah baru pusat pemerintahan masih terlalu dini, biarlah pembangunan tetap fokus kepada pemenuhan kebutuhan rakyat," tuturnya.
Terkait wacana penggabungan sejumlah partai politik, Anas juga menyatakan, saat ini partainya sedang berjuang untuk mewujudkan sistem kepartaian yang majemuk, namun sederhana dan tidak membingungkan.
"Demokrasi bukan diukur dari banyaknya partai, dan tidak mengharamkan adanya fusi sejumlah partai yang memiliki visi dan ideologi sama," ujarnya.
Menurut dia, partai dengan jumlah yang banyak justru akan lebih membingungkan rakyat sebagai konstituen tertinggi, sehingga penyederhanaan partai melalui penggabungan tersebut juga merupakan perwujudan harapan rakyat. "Postur partai politik akan lebih sederhana, sehingga akan terlihat lebih ramping dengan kinerja yang jauh lebih giat," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
