REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU - Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, membantah pendidikan di wilayahnya dikatakan tidak pro terhadap rakyat. "Tidak benar kalau ada penilaian sejumlah kalangan di Sulbar kalau pemerintah tidak pro terhadap kemajuan pendidikan di Sulbar, penilaian itu keliru," kata Gubernur Sulbar, di Mamuju, Kamis (10/2).
Ia mengatakan, pemerintah di Sulbar telah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD Sulbar tahun 2011 sekitar 10 persen atau sekitar Rp 70 miliar dari total pendapatan APBD Sulbar yang besarnya sekitar Rp 707 miliar. Ini sebagai bukti pemerintah pro terhadap kemajuan pendidikan di Sulbar, katanya.
Menurut dia, anggaran pendidikan itu dikelola sejumlah instansi Sulbar yang juga melakukan program pendidikan, seperti melalui pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat yang membutuhkan, selebihnya dikelola Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulbar untuk kebutuhan pendidikan formal.
Oleh karena itu, ia mengatakan, pemerintah di Sulbar telah berupaya mengikuti amanah undang undang yang menuntut agar anggaran pendidikan di daerah dialokasikan hingga 20 persen melalui APBD. "Meskipun anggaran pendidikan Sulbar sekitar 10 persen yang dialokasikan, namun itu sudah meningkat dari tahun sebelumnya dan sudah langkah maju dalam upaya memajukan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran besar bagi pendidikan daerah ini," katanya.
Menurutnya Diknas Sulbar mengelola anggaran pendidikan sekitar Rp 25 miliar dari total anggaran APBD Sulbar tahun 2011 sekitar Rp 707 miliar yang diperuntukkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti rehab sekolah di sejumlah wilayah di Sulbar, peningkatan sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
Untuk peningkatan kualitas guru, mereka disekolahkan agar dapat meraih status gelar pendidikan lebih tinggi maupun menyekolahkan para siswa dengan memberikan bantuan beasiswa. Gubernur meminta agar masyarakat yang memberikan penilaian terhadap pemerintah di Sulbar dapat lebih obyektif dengan melihat realitas dari alokasi anggaran yang sudah diberikan pemerintah untuk kemajuan pendidikan di daerah ini.
Sementara itu, anggota DPRD Sulbar, Amran HB, mengakui pemerintah di Sulbar telah melakukan sejumlah program untuk kemajuan pendidikan di daerah ini. "Sebagai bukti Pemerintah di Sulbar pro terhadap pendidikan karena pemerintah telah menyumbangkan kendaraan untuk mendukung sarana pendidikan pada setiap perguruan tinggi terkemuka di Sulbar," katanya.
Ia mengatakan, bukti lainnya pemerintah di Sulbar pro terhadap pendidikan karena Gubernur Sulbar telah berupaya keras meningkatkan status Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) yang saat ini statusnya masih swasta menjadi negeri dan menjadi kampus ternama di Sulbar. "Upaya pemerintah di Sulbar menegerikan kampus Unsulbar akan kita buktikan dengan kedatangan Wakil Presiden RI Boediono yang direncanakan akan meresmikan kampus Unsulbar menjadi kampus negeri seperti kampus negeri lainnya di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
