Thursday, 29 Zulhijjah 1435 / 23 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

Revisi UU TKI akan Perketat Syarat PJTKI

Friday, 26 November 2010, 09:56 WIB
Komentar : 0

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan memperketat syarat Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) serta memasukkan beragam sanksi yang selama ini hanya termuat dalam peraturan menteri. Usai rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan revisi UU tersebut akan dititkberatkan pada perlindungan serta penguatan lembaga yang berhubungan dengan penanganan TKI.

"Saya kira standarisasi kualitas PJTKI kan masih peraturan menteri. Bisa kita naikkan dalam undang-undang supaya lebih kuat termasuk sanksi undang-undang terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Itu yang penting," tuturnya.

Muhaimin mengakui pasal yang mengatur soal perlindungan TKI di dalam UU No 39 Tahun 2004 memang belum sempurna. Karena, menurut dia, awalnya penempatan TKI di luar negeri memang murni urusan swasta.

Muhaimin mengatakan baru pada 2004 negara akhirnya berperan dalam penempatan dan perlindungan TKI. "Salah satu yang dianggap kurang sempurna adalah menyangkut perlindungan di pasal-pasalnya. Memang dari sejarahnya penempatan TKI di luar negeri kan murni swasta, lalu UU Tahun 2004 bagaimana negara berperan tersebut. Itu yang setelah perkembangan terakhir harus disempurnakan," tuturnya.

Selain itu, katanya, pasal yang harus direvisi dalam UU tersebut adalah tentang penguatan lembaga yang berperan dalam penempatan dan perlindungan TKI seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), serta pemegang kepentingan lainnya termasuk pemerintah daerah.

Muhaimin mengatakan sampai saat ini target revisi UU No 39 Tahun 2004 masih bergantung pada naskah yang tengah disusun oleh DPR. Setelah DPR selesai, pemerintah baru akan mengajukan naskah versinya untuk dibahas bersama-sama dengan DPR. "Sangat tergantung di DPR. Kita tunggu DPR dulu baru nanti kita sampaikan bahan-bahannya," demikian Muhaimin.

Redaktur : Krisman Purwoko
Sumber : ant
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?((QS Ar Rahman))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Zulkifli Hasan: Halal Itu Budaya Indonesia
JAKARTA -- Predikat negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia, membuat produk halal menjadi sesuatu yang penting di Indonesia. Bahkan Ketua MPR...