REPUBLIKA.CO.ID, KULONPROGO -- Kabar baik perihal pembebasan lahan untuk Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo sudah mencapai 96 persen dari total lahan yang direncanakan seluas 587 hektare. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anton Sukartono Suratto disela Kunjungan Kerja Spesifik dan pertemuan dengan Bupati Kulon Progo, Senin (9/10).

Menurut Anton, pembangunan Bandara di Kulon Progo sepatutnya mendapat dukungan semua pihak terutama Komisi V DPR mengingat kapasitas Bandara Adisucipto saat ini kurang memadai. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan KP.1164/tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Lokasi yang dipilih berada di Kecamatan Temon antara Pantai Congot dan Pantai Glagah meliputi Desa Palingan, Desa Sindutan, Desa Jangkaran dan Desa Glagah. "Pada tahap pertama akan dibangun terminal penumpang seluas 130 ribu meter persegi yang mampu menampung hingga 15 juta penumpang per tahunnya. Dengan landasan pacu

sepanjang 3.250 meter dan area parkir pesawat berkapasitas hingga 35 pesawat. Pembangunan tahap I ini ditargetkan selesai pada Maret 2019," kata Politikus Partai Demokrat ini melalui siaran pers.

Direktur Utama Angkasa Pura I (AP I) Yogyakarta, Danang S Baskoro mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR selama ini, kerja sama semua pihak dan masyarakat Kulon Progo sehingga progres pembebasan lahan sudah sangat baik, tersisa hanya empat persen yang dalam proses penyelesaian.

"Kami termotivasi untuk segera membereskan ketersediaan lahan. Untuk pembangunan Bandara Kulon Progo PT AP I menyiapkan Investasi Rp 10 triliun dan ditargetkan akan rampung pada Maret 2019. Bandara Kulon Progo akan  dikembangkan sejalan dengan misi PT AP I mewujudkan konsep airport city di Yogyakarta. Memadukan bandara dengan kawasan logistik, industri serta wisata dalam satu kawasan ekonomi terpadu," harapnya.