Komnas HAM: Waria Juga Warga Negara

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bertugas melindungi hak seluruh warga negara termasuk waria dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Sementara, persoalan penilaian moralitas atas perilaku waria bukan wewenang mereka, tapi Ormas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

Pernyataan ini diungkapkan menjawab desakan MUI dan Muhammadiyah agar Komnas HAM mau mempertimbangkan norma agama dalam menyikapo isu waria. ‘’Komnas HAM fokus pada upaya melindungi hak seluruh warga negara tanpa terkecuali,’’ kata ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim kepada Republika, Senin, (3/5).

Ifdhal membantah anggapan bahwa HAM bertentangan dengan norma agama. Hal itu karena HAM lahir dari berbagai nilai dianut masyarajat termasuk norma agama. Prinsip hak asasi ini sengaja dikembangkan untuk memastikan tidak ada manusia yang mendapatkan perlakuan dikriminatif meski memiliki orientasi seksual berbeda dari publik. Karena itu, Komnas melihat waria sebagai bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak sama seperti individu lain.

Namun, Ifdhal menyebutkan, banyak waria yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bahkan kekerasan dari sebagian masyarakat. Karena berorientasi seksual berbeda, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan akses kerja dan berbagai fasilitas publik lainnya. Padahal, mereka juga warga negara Indonesia. Karena itu, negara seharusnya melindungi mereka agar bisa diperlakukan seperi masyarakat lainnya.

Mengenai penilaian dan desakan MUI dan Muhammadiyah, Ifdhal berpendapat, kedua Ormas Islam itu hanya berbeda sudut pandang dengan Komnas HAM. Keduanya menggunakan perspektif norma agama, sedangkan Komnas HAM menerapkan sudut pandang perlindungan warga negara. ‘’Jadi, ini hanya beda pandangan saja. Fokus kami hanya memastikan semua warga negara memperoleh haknya. Sementara, soal bagaimana mengurusi moral, itu bukan wewenang kami, tapi mungkin MUI, NU, dan Muhammadiyah,’’ ujarnya.