PPATK: Laporan Berdasarkan Permintaan Anggota Pansus

JAKARTA--Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, membantah laporan mengenai LSM Bendera sebagai pesanan dari kubu SBY. Menurut Yunus, klarifikasi aliran dana dari Bank Century ke sejumlah tokoh nasional sebagai permintaan yang diajukan anggota Pansus dalam rapat konsultasi.

Yunus namun tidak bersedia memperjelas anggota Pansus dari fraksi mana yang meminta permintaan itu. Ketika didesak wartawan Yunus menjawab, ''Ya oleh DPR lah.''

Sepanjang rapat konsultasi hanya Ruhut Sitompul, anggota Pansus dari Partai Demokrat, yang merespons laporan PPATK itu. Ruhut bahkan meminta PPATK besok melaporkan temuannya itu ke polisi demi menjernihkan nama orang-orang yang dituding LSM Bendera.

Pertanyakan PPATK
Dalam pertemuan malam tadi (9/2), anggota Pansus mempertanyakan data yang disajikan PPATK. Menurut Akbar Faisal dari Hanura, Pansus lebih baik menyewa tenaga ahli audit independen ketimbang menggantungkan pada data telusuran PPATK yang tidak menyentuh hal substantif. ''Bahkan PPATK bertanya mana datanya sama anggota Pansus,'' urai Akbar.

Yunus namun berkilah dengan mengatakan telah menghadirkan 180 transaksi mencurigakan. Dan, 22 transaksi diantaranya telah diserahkan ke Polri lalu 20 ke BPK dan 21 temuan ke KPK.

Anggota Pansus dari PPP, Romahurmuzy, menilai data yang disajikan PPATK bak belantara data. Ketika PPATK tidak menyanggupi data yang dibutuhkan Pansus tentu itu membingungkan. Dalam rapat konsultasi PPP meminta PPATK menelusuri penarikan dana dari PT AJP yang mengalir ke pasangan salah satu calon presiden. ''PT AJP menyumbang ke pasangan calon sebesar Rp 600 juta dan Rp 850 juta, penarikan dilakukan pada periode keempat penyertaan modal sementara,'' jelasnya.