Rabu, 4 Safar 1436 / 26 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

Pemerintah Terapkan Distribusi Pupuk Tertutup

Sabtu, 28 Februari 2009, 07:32 WIB
Komentar : 0
MATARAM - Pemerintah menerapkan distribusi pupuk bersubsidi pola tertutup mulai Januari 2009 guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk dan penyimpangan pendistribusian pupuk ke sektor lain selain pertanian. Sistem distribusi pupuk bersubsidi pola baru itu harus gencar disosialisasikan agar dipahami pihak-pihak terkait," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pending Dadih Permana, di Mataram, Jumat (27/02).

Ia mengatakan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan pola distribusi tertutup melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Selain itu, Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Acuan lainnya yakni Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 57/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008, junto Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2009.

"Teknis distribusi pupuk bersubsidi dengan pola tertutup sesuai Permendag dan Permentan itu cukup tegas mengatur tanggungjawab produsen (Lini I-II), distributor (Lini III), dan penyalur (Lini IV)," ujarnya.

Ia menjelaskan, tanggungjawab produsen yakni menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk ke masing-masing distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) atau kontrak. Produsen juga berkewajiban menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk, dan dalam penyaluran pupuk bersubsidi itu harus mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara distributor berkewajiban melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan produsen berdasarkan prinsip enam tepat yakni tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga yang layak.

Distributor juga wajib menyampaikan daftar pengecer di wilayah tanggungjawabnya kepada produsen yang ditembuskan kepada kepala dinas provinsi/kabupaten dan tim pengawas pupuk provinsi/kabupaten.
"Hubungan kerja produsen dan distributor harus diatur dengan SPJB," ujarnya.

Sedangkan tanggungjawab penyalur yakni dalam melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai ketentuan distributor berdasarkan prinsip enam tepat kepada petani atau kelompok tani.

Penyalur wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar sekuruh petani yang akan dilayani di wilayah tanggungjawabnya yang disahkan oleh kepala desa atau Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat.

"Namun, Penyalur hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari satu distributor yang ditunjuk, dan hubungan kerja antara distributor dan penyalur juga diatur dengan SPJB," ujar Permana./ant/itz
Salah satu di antara kalian tidak beriman sebelum ia mencintai saudaranya (atau beliau bersabda: tetangganya) seperti mencintai diri sendiri. (HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
BBM Indonesia Naik di Amerika Malah Turun, Mengapa?
WASHINGTON DC -- Sementara harga BBM di Indonesia naik, di Amerika Serikat harga BBM justru turun ke level terendah selama hampir lima tahun...