Wednesday, 7 Zulhijjah 1435 / 01 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

150 Lokasi Perumahan di Sleman belum Punya IMB

Saturday, 07 February 2009, 03:02 WIB
Komentar : 0
SLEMAN -- Dari 400 lokasi perumahan di Sleman, 150 lokasi diantaranya sampai kini belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, umumnya rumah-rumah di komplek tersebut telah dijual kapada konsumen.

Umumnya, kata Kepala Bidang Pemukiman di Dinas Kimpraswil Sleman, Ir Setiantono, kasus ini terjadi pada perumahan yang dibangun oleh pengembang-pengembang kecil, yang hanya membangun 10-20 unit rumah di lokasi mereka.

Perumahan-perumahan yang belum ber-IMB tersebut, kata dia, umumnya berlokasi di Kecamatan Godean, Ngaglik, Depok dan Kalasan.

Ia mengatakan memang ketidakadaan IMB pada rumah-rumah di komplek perumahan tersebut, ujung-ujung yang dirugikan adalah para konsumen yang terlanjur membeli rumah tersebut. ''Rumah-rumah mereka menjadi tak jelas status hukumnya,'' kata Setiantono kepada wartawan kemarin.

Katanya, kasus seperti ini bermula karena sebelumnya pengembang itu berani membangun rumah-rumah di lokasinya, hanya dengan berbekal izin penggunaan tanah (IPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pengendali Tanah Daerah.

Develepor itu lalu menjual tanah tersebut, dengan janji IMB akan diurus kemudian.

Tetapi, kata Setiantono, kantornya kemudian tak bisa mengeluarkan IMB untuk rumah-rumah tersebut begitu saja, karena setelah dipelajari umumnya perumahan-perumahan tersebut tidak mempunyai kelengkapan lain untuk persyaratan mendapat IMB, seperti adanya dokumen Amdal dan juga izin site plan.

Kata dia, berdasarkan Perda No 1/1990 tentang bangunan, kantornya baru bisa mengeluarkan IMB untuk sebuah bangunan/rumah di sebuah lokasi perumahan, apabila lokasi itu telah dilengkapi dokumen izin penggunaan tanah, dokumen lingkungan (Amdal), dan site plan.

Setiantono mengakui kantornya memang banyak mendapat keluhan dari konsumen yang telah terlanjur membeli rumah di komplek perumahan tersebut. ''Mereka mengkritik kami, kenapa kok kayaknya mengurus IMB di Sleman sulit sekali,'' katanya.

Menurut dia, kantornya sama sekali tak ingin mempersulit para konsumen perumahan agar rumah mereka segera mendapatkan IMB.

Tapi, kata Setiantono, dengan adanya Perda tersebut, pihaknya tak berani menerbitkan IMB, apabila kelengkapannya belum terpenuhi.

Walau bagaimanapun, katanya, petugas di kantornya takut juga nantinya akan dipersalahkan bila menerbitkan IMB, padahal setelah diselidiki nantinya diketahui bahwa izin itu diterbitkan tanpa kelengkapan persyaratan.

Kasus yang parah, katanya, adalah dialami konsumen, yang developernya saat ini sudah tidak jelas lagi berada dimana.

Terlanjur dibangun

Untuk menyelesaikan masalah ini, katanya, kantornya kini sedang mendata kembali kasus-kasus perumahan tak ber-IMB ini dihubungkan dengan kelengkapan persyaratan untuk mengurusnya.

Ia juga mengatakan kasus rumah tak ber-IMB ini juga terjadi pada rumah-rumah yang dibangun secara individu. Dalam hal ini, katanya, pemilik rumah itu ternyata berani membangun rumah, sebelum IMB turun.

''Kayaknya orang kita merasa bebas sebebas bebasnya, baru mengajukan  IMB dan IMB-nya belum turun mereka sudah berani membangun. Padahal setelah diteliti lagi, banyak persayaratan yang kurang dalam pengajuan izin itu. Tetapi rumah sudah terlanjur dibangun,'' kata Setiantono.

Wakil Ketua DPRD Sleman Ir Agus Rohman Sukamto setuju dengan Setiantono bahwa kasus IMB ini umumnya bermula dari ulah developer yang tidak mengindahkan peraturan.

Walau kasus ini bukan sepenuhnya karena kesalahan pemerintah daerah, kata Sukamto, masalah ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari aparat di lapangan.

Ia sepakat mungkin perlu diambil langkah terobosan untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya dengan dilakukan program massal pemutihan pengurusan IMB. Tapi pemutihan ini, katanya, hanya bisa dilakukan pada rumah-rumah yang bersifat individu dan kepentingan pembeli.

''Intinya perlu political will bersama untuk menyelesaikannya agar status hukum rumah-rumah di Sleman menjadi jelas, apalagi Sleman adalah lokasi pilihan untuk pembangunan perumahan,'' katanya.

Sedang yang menyangkut rumah yang dibangun develeper, katanya, tentunya kasusnya harus dipelajari secara cermat, sehingga nantinya developer itu tidak menjadi seenaknya bisa meningggalkan tanggungjawabnya.

Agus juga mengatakan agar kasus-kasus rumah tak ber-IMB ini menjadi lebih besar lagi, sebaiknya pemeberian ijin penggunaan tanah bagi developer dihentikan dulu.

Ia juga mengatakan ke depan diperlukan sebuah lembaga independen untuk mengawasi pembangunan perumahan di Sleman agar kasus-kasus ini tak terjadi lagi. - yoe/ah

-
Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Hasyim Muzadi: Pilkada oleh DPRD Bisa Timbulkan Polusi Pemikiran
 JAKARTA -- Mantan Ketua Umum NU, Hasyim Muzadi menilai disahkannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD disinyalir mampu menurunkan kredibilitas kepala daerah. Selain itu diberikannya...