REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu melakukan reshuffle kabinet dengan tuntas. PDIP meminta SBY berani mengganti menteri yang tidak secara benar bekerja. “Tapi SBY punya nyali nggak untuk ganti menteri-menteri dari partai koalisi seperti PAN, Golkar, atau PKS,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (18/10).

Menurut Tjahjo, pemerintah yang terdiri dari partai koalisi pendukung Pemerintahan SBY – Boediono selama ini tidak solid. Ketidaksolidan koalisi ini, kata Tjahjo, menjadi penyebab tidak mampunya pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan yang baik terkait program-program pembangunan. Satu tahun evaluasi Kebinet Indonesa Bersatu Kedua, lanjut Tjahjo, harus menjadi momentum SBY merombak kabinet secara total. Tjahjo menyarankan, SBY mengganti menteri-menteri dari partai yang tidak kompenten dengan menteri dari kalangan profesional.

Tjahjo menegaskan, Presiden tidak perlu ragu mengganti menteri dari kalangan partai politik. Alasannya, dengan kemenangan pemilu hingga 60 persen, SBY memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat untuk memimpin pemerintahan saat ini. “SBY punya hak prerogatif penuh, jangan bergantung pada partai koalisi,” tegas Tjahjo.

Sementara peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menyarankan SBY melakukan reshuffle kabinet secara radikal. Menurut Burhanuddin, postur koalisi dalam Pemerintahan SBY-Boediono saat ini terlalu gemuk. Akibatnya, pemerintah tidak bergerak dengan ‘lincah’ dalam melaksanakan program pembangunan.

Burhannudin menyarankan, SBY berani memutus kontrak koalisi dengan partai-partai yang sering bermanuver secara politik. “Rampingkan koalisi biar solid, yang penting jaga komposisi kekuasaan 50 persen +1 di parlemen,” kata Burhanuddin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika