REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR--Puluhan orang yang terdiri dari kaum pria dan wanita berorasi sambil membawa spanduk, meminta Pemkab Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membatalkan rencana kenaikan tarif Puskesmas yang kini sedang dibahas di dewan.
Menurut koordinator aksi, Ruhiyat Sujana, beban yang ditanggung masyarakat sudah berat. “ Biaya Puskesmas yang berlaku sekarang saja sudah memberatkan, apalagi kalau nanti dinaikkan lagi. Belum segala kebutuhan lainnya seperti listrik naik tiap tahun. Tambah sengsara warga kita,” ujarnya.
Ia pun menuturkan selama ini pemerintah dan DPRD selalu berdalih membuat peraturan yang memihak pada warga. Namun dalam realisasinya, apa yang dilakukan eksekutif dan legislatif ini cenderung tak berpihak pada rakyat kecil. “ Kami sudah banyak dibohongi. Di lapangan yang kami lihat sendiri, peraturan yang ada justru tak sesuai,” katanya.
Para pendemo datang ke Pemkab Bogor sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam aksi ini mereka pun turut melakukan pertunjukan teatrikal. Beberapa orang dengan wajah diolesi pewarna merah merayap dan berguling-guling di halama Pemkab untuk menunjukan beratnya beban masyarakat saat ini.
Selain meminta tarif puskesmas tak naik, para pendemo juga menyerukan beragam tuntutan lainnya pada pihak Pemkab. Di antaranya meminta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor merubah kriteria miskin yang telah dibuat. Pasalnya, kriteria itu tidak berpijak pada realitas kehidupan ekonomi masyarakat dan cenderung dipaksakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
