Setnov Apresiasi Kebijakan Pangan Jokowi

Senin , 16 Oct 2017, 15:30 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto .
Foto: dpr
Ketua DPR RI Setya Novanto .

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi kebijakan pangan yang diambil oleh pemerintah presiden Joko Widodo. Dalam rangka peringatan hari pangan sedunia, dia mengajak seluruh elemen masyarakat dunia meningkatkan kesadaran dan tindakan pentingnya penanganan masalah pangan seperti kelaparan, jaminan keamanan pangan serta ketersediaan makanan bergizi.

“Adanya perubahan iklim dan perang yang terjadi di berbagai negara, telah meningkatkan kelaparan dunia. PBB mencatat 20 juta orang lebih menghadapi kelaparan karena perang dan kekeringan di Sudan Selatan, Nigeria, Somalia, dan Yaman," kata dia, melalui siaran pers kepada Republika.co.id.

Sebelumnya, UNICEF memperingatkan ada 1,4 juta anak-anak dunia berpotensi mati kelaparan tahun ini. Dunia harus melihat ini sebagai peringatan.

"Kita sudah sepakat untuk mencapai nol kelaparan pada 2030, sesuai salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati pada tahun 2015," kata Novanto.

Menurut dia, Indonesia mampu menghadapi perubahan ikim dengan baik, Terbukti kita mampu melewati ancaman El Nino pada 2015 dan La Nina pada 2016, sehingga tidak ada paceklik. Bahkan produksi pangan meningkat. Hal ini dibuktikan denan naiknya produksi sejumlah komoditas pada tahun 2015 hingga 2016. Antara lain, produksi Padi naik 11 persen, jagung naik 21,8 persen, daging sapi naik 5,31 persen, daging ayam naik 9,4 persen, telur ayam naik 13,6 persen, dan masih banyak lagi kenaikan di berbagai komoditas lainnya.

DPR, kata dia, juga telah mendukung penuh program reforma agraria dan redistribusi aset yang digulirkan  Joko Widodo. “Pemerintah telah menyiapkan 12,7 juta hektar lahan melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta 9 juta hektar lahan melalui Badan Pertanahan Nasional untuk dimanfaatkan masyarakat melalui Program Reforma Agraria dan Redistribusi Aset. Program ini akan mengurangi ketimpangan struktur agraria, konflik agraria, impor pangan, kelaparan, dan kemiskinan di Indonesia," kata Novanto