REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemkot Tangerang Selatan masih belum menemukan cara untuk menyelesaikan masalah sampah. Bahkan, Pemkot Tangsel melalui Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (DKPP), menyerahkan pengelolaan sampah kepada masyrakat tanpa memberikan bantuan dana.
Menurut Kasi Pengumpul dan Pengolah Sampah DKPP Kota Tangsel, M Razfik Tahir, pihaknya meminta setiap warga untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Menurutnya, pengelolaan tersebut menggunakan sistem biopori dimana setiap sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dikubur di dalam tanah. "Tentunya sampah yang bisa dikubur adalah sampah organik," ucapnya, Rabu (26/5).
Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan di masing-masing pekarangan rumah. Jika dalam satu rumah tidak memiliki lahan, maka bisa dilakukan swadaya dari RT yang bersangkutan untuk membuat lahan penguburan sampah. Dengan cara penguburan seperti itu, sambung Razfik, akan memberikan dampak positif bagi lingkungan. "Dengan sistem tersebut maka resapan air akan menjadi lebih baik," ucapnya.
Namun, Razfik mengatakan dalam penerapan sistem tersebut, Pemkot Tangsel tidak akan memberikan bantuan dana. Sebab, dana untuk penerapan sistem tersebut bisa dikumpulkan dari swadaya masyarakat.
Sementara itu, Kepala DKPP Kota Tangsel, Sudrajat, mengatakan, kerjasama antar daerah terkait pengolahan sampah yang berasal dari Kota Tangsel belum bisa terwujud. Sebab, draft kerjasama tersebut belum dibuat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Tangsel tidak memiliki lahan yang bisa dijadikan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Oleh karena itu, berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah, yang mengatakan apabila suatu daerah tidak memiliki sistem pengolahan sampah modern, maka urusan sampah harus ditanggulangi bersama dengan daerah yang memiliki TPA Modern. Pemkot Tangsel mengajukan kerjasama dengan beberapa daerah yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan DKI Jakarta yang telah memiliki TPA modern.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
