REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menunjuk PT Jakarta International Expo (JIExpo) sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta (PRJ) tahun ini. Penyelenggaraan PRJ untuk menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-483 DKI Jakarta itu tetap akan digelar di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan penyelenggaraan PRJ seperti format yang sekarang ini tidak sederhana. Pemerintah Provinsi DKI, kata Fauzi, sudah mengundang beberapa organizer besar untuk menanyakan kesanggupannya menjadi penyelenggara PRJ. Menurut Fauzi Bowo, ketiga penyelenggara kegiatan yaitu PT Debindo, PT Mediatama, PT Dyandra mengaku tidak sanggup mengadakan kegiatan pameran sebesar PRJ. "Yang beginian bukan makanan kita. Kita biasanya menyelenggarakan pameran hanya 5 hari, ini kan satu bulan. Tidak ada yang kuat," kata Fauzi Bowo menirukan penolakan ketiga even organizer tersebut, Selasa (18/5).
Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, menjelaskan, pesta rakyat sebesar PRJ banyak melibatkan industri, mulai dari industri kecil seperti makanan, industri menengah seperti funitur, sampai industri besar seperti otomotif dan teknologi informasi. Kemudian, lanjut Foke, di PRJ juga disediakan stand pameran dari seluruh provinsi. "Kalau ini ditawarkan siapa yang sanggup menyelenggarakannya?" tanya Foke.
Menurutnya, Pemprov DKI tidak bisa main asal tunjuk siapa penyelenggara PRJ karena siapa pun mungkin bisa menyelenggarakan PRJ, namun tidak menjamin kualitas penyelenggaraan PRJ seperti yang sudah berjalan. Kalau PRJ mau diselenggarakan sederhana bisa saja, pasang saja komidi puter di tengah-tengah, trus undang saudara Fauzi yang tukang kerak telor juga bisa. Itu namanya Jakarta Per bukan Jakarta Fair," seloroh Foke.
Meski begitu, Foke tetap menghormati rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang meminta agar pembagian deviden atau keuntungan tahunan dari PT JIExpo dengan kepada Pemprov DKI diperjelas. Fauzi akan mendesak wakil Pemprov DKI di PT JIExpo untuk memperjuangkan aspirasi Pemprov DKI sebagai pemegang saham sebesar 13,9 persen. "Mereka kita tuntut untuk lebih profesional mewakili Pemprovnya," ujar Foke.
Gubernur mengaku tidak memaksa PT JIExpo untuk menyetor deviden dalam bentuk uang ke Pemprov DKI. Sebab, kata Foke, semua tindakan harus berjalan sesuai aturan main perusahaan dan keuntungan tahunan untuk Pemprov DKI diinvestasikan kembali untuk pembangunan sarana dan prasarana di lokasi PRJ. "Itu juga ada indirect benefitnya. Cuma orang yang ngejar fulusnya aja yang bilang 'gw gak liat duitnya gw gak dapat untungnya'," pungkas Foke.
Dia mempercayakan besaran keuntungan tahunan dan nilai investasi kembali milik Pemprov DKI kepada auditor independen. Pemprov DKI akan lebih memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan PRJ. "Perusahaan profesional itu kan diaudit. Masa kita tidak percaya sama auditor, mereka kan dikontrol oleh ikatan akuntan. Perusahaan sudah berlakukan itu, tinggal bagaimana kita mengontrolnya," kata Fauzi
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI, Mara Oloan Siregar, mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berusaha mengikuti rekomendasi Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) untuk menghilangkan kesan monopoli pada penyelenggaraan PRJ melalui sistim lelang terbuka. "Sekedar lelang oke-oke saja, tapi faktanya tidak ada event organizer yang sanggup," kata Oloan.
Menurut Oloan, penyelenggaraan PRJ di Kemayoran tidak bisa dipindah lokasinya, karena ada keputusan presiden dan surat perjanjian penyerahan tanah dari Sekretariat Negara yang menetapkan secara permanen di daerah bekas bandara itu sebagai lokasi PRJ.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
