Thursday, 6 Muharram 1436 / 30 October 2014
find us on : 
  Login |  Register

Camat Cimanggis Diadukan ke Presiden dan KPK

Wednesday, 15 April 2009, 18:21 WIB
Komentar : 0
DEPOK--Camat Cimanggis Agus Gunanto akan diadukan ke Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus sengketa tanah di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok. Ia dinilai mangkir dengan tidak mengeluarkan surat pembatalan atas surat pelepasan hak (SPH) atas yang diklaim milik pengembang perumahan elit Raflesia Hills, Cibubur.

“Kami memberikan waktu kepada Camat Cimanggis Agus Gunanto untuk melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sudah tidak ada alasan Camat menunda-nundanya karena sudah tidak ada upaya hukum lagi,” kata Kolonel (Pur) TNI Tumbur Manaor Tampubolon saat menemui Agus Gunanto di kantornya, Selasa sore (14/4).

Sempat terjadi perdebatan sengit diantara keduanya saat Tumbur hendak meminta kepastian waktu kapan camat akan mengeluarkan surat pembatalan tersebut. Sengketa atas tanah seluas 9.000 m2, dimulai sejak tahun 1994 dan melibatkan tiga pemiliknya, Tumbur Manaor, Rintatonis dan Riin bin Sairun. Hingga kini ketiganya tidak mendapatkan hak atas tanah mereka sendiri.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung akhirnya menginstruksikan Camat Cimanggis untuk menerbitkan surat pembatalan atas SPH tersebut, namun hingga kini belum juga dikeluarkan. Sebelumnya dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2005 No 41 PK/TUN/1999 yang menyebutkan dengan tegas menolak permohonan peninjauan kembali Camat Cimanggis.

Kemudian ketiga pemilik tanahpun akhirnya memberikan surat desakan kepada camat serta Wali Kota Depok sekaligus tembusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. “Jadi kami juga mendesak Walikota agar menghormati putusan hukum,” pinta Tumbur.

Surat desakan eksekusi itu atas dasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) No 115/M.PAN/4/2003 tanggal 9 April 2003 juncto Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 183/2830/SJ tanggal 19 Oktober 2004 tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kuasa hukum ketiganya, Arjuna Ginting Soeka mengatakan, pihaknya akan mengadukan Camat Cimanggis Agus Gunanto, Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail, Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, dan Lurah Harjamukti ke Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dikatakan lebih lanjut bahwa, perihal permohonan koreksi yang diajukan Camat Cimanggis telah dijawab oleh PTUN Bandung yang kemudian diteruskan ke tingkat MA. Kemudian MA memperbaiki kesalahan dalam surat dengan No.MA/PANMUD TUN/94/IX/2007 tanggal 26 Oktober 2007.

Arjuna pun menampik pendapat camat yang mengatakan bahwa kasus ini merupakan kasus perdata. “Ini bukan urusan Camat. Yang menjadi tanggungjawabnya adalah melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” paparnya.

Sementara itu, Camat Cimanggis Agus Gunanto membantah dengan sengaja melakukan penguluran waktu penerbitan surat . Saat ini pihaknya tengah mempelajari berkas yang ada sehingga belum dapat mengeluarkan surat pembatalan. “Kami sedang mempelajari putusan terdahulu. Kami akan melaksanakan kalau tidak bertentangan,” jelasnya.c84/fif
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu(QS.Al-Baqarah:45)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Demi Mantan Terindah, Karina Salim Temui Orang Indigo
JAKARTA -- Dalam film 'Mantan Terindah' Karina Salim beperan sebagai Nada, seorang indigo. Guna mendalami perannya, ia menemui langsung orang-orang yang memiliki kemampuan...