REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Norwegia, Kamis, setuju untuk membayar dimuka sebanyak 30 juta dolar AS kepada Indonesia dari rencana skema pemotongan emisi gas rumah kaca negara itu akibat deforestasi sebesar 1 miliar dolar AS. Setelah perundingan selama dua hari di Jakarta, para pejabat Norwegia mengatakan mereka puas Indonesia membuat kemajuan atas janjinya untuk memberlakukan moratorium deforestasi selama dua tahun mulai Januari 2011. "Indonesia...sedang memainkan peran kepemimpinan global dalam hal perubahan iklim. Norwegia merasa terhormat bekerja dengan Indonesia dalam sebuah kemitraan yang dibangun berdasarkan kepercayaan dan penghormatan, serta persahabatan yang lama," kata Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Eivind Homme.
"Komitmen bersama kami untuk transparan, akuntabilitas dan kontribusi terukur sebagai imbalan kesepakatan yang telah disepakati merupakan hal baru dalam kolaborasi internasional di bidang perubahan iklim." Dia mengatakan bahwa pertemuan-pertemuan di Jakarta telah "membawa langkah maju yang signifikan" dan dia berharap dapat mengumumkan sebuah "kemitraan yang penuh" dalam sebuah konferensi perubahan iklim di Meksiko Desember mendatang.
Indonesia adalah salah satu penghasil gas emisi yang dipersalahkan pada pemanasan global karena meningkatkan suhu dunia, terutama disebabkan oleh deforestasi karena pembalakan liar dan pembukaan lahan untuk perkebunan kepala sawit, kata para pakar. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan sebuah moratorium dalam perjalanan ke Oslo pada Mei lalu.
Namun tidak seorang pun mengetahui bagaimana hal itu dapat berhasil di sebuah negara dengan pembalakan liar yang merajalela dan data pemerintah mengenai rata-rata deforestasi yang tampaknya sangat tidak akurat.
Homme menekankan mengenai keperluan untuk transparansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Norwegia Stoltenberg pada Mei. "Jika tidak ada pengurangan deforestasi, kami tidak akan membayar," kata Homme.
Pemastian inisiatif tersebut adalah penting untuk memperluas upaya yang didukung oleh PBB tersebut guna menghubungkan dana perubahan iklim negara-negara maju bagi konservasi hutan di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Brazil. Para pakar mengatakan Indonesia masih belum mengklarifikasi hutan-hutan bagian mana yang akan dilindungi berdasarkan moratorium, yang telah ditentang kuat oleh industri minyak sawit itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
