REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Kesehatan membangun pusat perawatan jantung atau "cardiac center" senilai Rp20 miliar di gedung pelayanan spesialistik RS Al Shifa, Palestina. "Penyakit jantung jadi salah satu penyakit terbesar di daerah itu, penyakit mata juga tapi kita pilih bangun perawatan jantung karena lebih 'life saving' (menyelamatkan nyawa)," kata Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Senin.
Penandatanganan nota kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes Ratna Rosita dengan Presiden Bank Pembangunan Islam Ahmed Mohamed Ali dilakukan di gedung Kemenkes, Jakarta, Senin sore disaksikan oleh Menkes. Indonesia Cardiac Center itu nantinya berada di lokasi satu lantai seluas kurang lebih 1.500 meter persegi dari lima lantai RS Al Shifa yang terletak di daerah Gaza Utara, Palestina.
Diperkirakan pembangunan akan selesai dalam waktu delapan tahun dan dana hibah dari pemerintah Indonesia itu akan digunakan untuk melengkapi Cardiac Center itu dengan peralatan medis yang diperlukan termasuk ruang operasi jantung. Pembangunan fasilitas itu adalah untuk mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat dan pemerintah Palestina seperti yang dinyatakan dalam Sidang OKI untuk Rekonstruksi Palestina tahun 2009 di Sharm el Sheik, Mesir.
Sementara IDB digandeng sebagai mitra dalam pembangunan fasilitas itu untuk lebih memudahkan pembangunan dan juga kerjasama dalam pembiayaan. Bank Pembangunan Islam (IDB) berkomitmen untuk menyediakan dana sebesar 8 juta dolar AS untuk melengkapi Indonesia Cardiac Center. "Kita gandeng IDB karena kita masuk kesana selalu repot. Jadi kita cari badan yang sudah ada disana, yang sudah diterima masyarakat dan aksesnya luas. Jadi IDB terpilih jadi partner yang kita gandeng," papar Menkes.
Jika pembangunan sudah selesai, Pemerintah Indonesia disebut Menkes akan menghibahkan fasilitas itu untuk pemerintah Palestina namun akan melanjutkan kerja sama dalam bidang pertukaran pengetahuan dan keahlian tenaga kesehatan. "Pemerintah (Palestina) tidak akan menutup akses terhadap tenaga sukarelawan dari Indonesia. Cukup banyak relawan yang ingin kerja disana," kata Menkes.
J
Ikuti Whatsapp Channel Republika
