REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan sebaiknya menindaklanjuti temuan Kementerian Koperasi dan UKM bahwa 79,41 persen UKM pangan yang bergerak di sektor makanan dan minuman tidak memiliki label.
Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Nusa Tenggara Timur Resna Devi Agustin Malessy, di Kupang, Selasa, mengatakan, tindaklanjuti dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini penting dilakukan untuk mencegah ancaman zat kimia yang terkandung dalam makanan dan minuman yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.
"BPOM merupakan lembaga teknis yang sangat berkompeten, tentunya bersama lembaga terkait lain sebagai mitra kerja seperti DInas Perindustrian dan Perdagangan, Kesehatan, Polri perlu melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mitra dan sektor-sektor UKM yang "nakal" itu," katanya.
Tim Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mencatat 79,41 persen UKM pangan atau yang bergerak di sektor makanan dan minuman tidak memiliki label. "Angka ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk melakukan sosialisasi pentingnya pelabelan produk dan kemasan," kata Deputi Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop, Neddy Rafinaldi Halim, di Jakarta, Senin.
Hasil kajian Pemasaran Produk UKM melalui Jaringan Ritel Besar menunjukkan pelaku UKM yang bergerak di bidang makanan sebagian besar belum memenuhi standarisasi produk dan kemasan termasuk dalam hal disain kemasan, barcode, sertifikasi mutu, label, dan inovasi produk.
Berdasarkan prosentase, UKM di bidang makanan dan minuman yang tidak memiliki barcode mencapai 88,24 persen dan yang tidak memiliki inovasi produk mencapai 67,65 persen, serta tanpa label 79,41 persen. "Kami akan terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan bagi UKM agar bisa memenuhi standar produk dan kemasan," katanya.
Pemenuhan atas standar tersebut, menurut dia, merupakan persyaratan tersendiri agar produk UKM dapat bersaing memasuki pasar global. "Minimal dalam jangka pendek, dengan memenuhi standar produk dan kemasan, maka UKM dapat menembus jaringan ritel besar," katanya.
Melalui kajian yang sama, pihaknya mencatat permasalahan pemasaran bagi UKM merupakan yang terbesar atau mencapai 88,24 persen.
Permasalahan yang juga menjadi kendala tersendiri bagi UKM di antaranya modal 85,29 persen, bahan baku 82,35 persen, tenaga kerja 73,53 persen, jaringan bisnis/pemasaran 52,94 persen, dan teknologi 35,29 persen.
Selain itu dari jumlah keseluruhan UKM di bidang pangan di Indonesia yang berkisar 12 juta usaha, pada umumnya mempunyai beberapa permasalahan yang sama yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan aktivitas bisnisnya.
Menurut Resna Devi Agustin, hasil penelusuran pemeriksaan yang dilakukan tim yang di pimpin BPOM ini selanjutnya diproses sesuai peraturan yang berlaku dimana ada UKM yang dapat diperikan pembinaan, diberikan teguran dan sanksi hingga tindakan pro justitia terhadap mitra yang melanggara peraturan.
Ia memuji sikap dan tanggapa BPOM yang degnan cepat bereaksi ketika dalam rekaman video Public Television Service (PTS) yang disiarkan di Taipei, Taiwan, akhir pekan lalu terlihat sejumlah petugas menyegel kardus Indomie dan mengambil mi instan itu dari rak-rak toko.
Bahkan, sejumlah konsumen yang akan membeli Indomie pun terlihat terkejut saat ada razia. Dari hasil tes departemen kesehatan Taiwan, Indomie mengandung dua bahan pengawet "methyl p-hydroxybenzoate" pada mie-nya dan pengawet "benzoic acid" pada bumbunya.
BPOM tidak menyangkal bila mi instan produk Indonesia mengandung bahan kimia. Namun, kadarnya masih dalam batas yang wajar. Penarikan mi instan yang diproduksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk itu, menurut Kepala BPOM Kustantinah, memang terkait dengan kandungan nipagin.
"Kita harapkan reaksi cepat dan tanggap dari BPOM juga berlaku untuk sekitar 79,41 persen UKM pangan yang bergerak di sektor makanan dan minuman tidak memiliki label, sehingga membari keamanan dan kenyamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi pangan bagi kesehatan jasmani," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
