
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN--Iran siap untuk melanjutkan perundingan mengenai program nuklirnya jika diperlakukan secara "adil". Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Iran, Manouchehr Mottaki, seperti dikutip BBC, Kamis (23/9).
Pernyataannya muncul setelah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman mengatakan mereka berharap adanya perundingan awal tentang masalah yang disengketakan itu. PBB telah melewati sanksi keras terhadap Iran atas programnya yang dikhawatirkan beberapa negara untuk menghasilkan senjata nuklir.
Iran menegaskan programnya merupakan program damai.
Telah ada banyak manuver diplomatik mengenai masalah ini di sela-sela Majelis Umum PBB di New York.
Mottaki dilaporkan telah mengatakan kepada Menteri Luar Negeri China, Yang Jiechi bahwa pembicaraan dapat berhasil asalkan mereka adil dan bahwa "hak Iran untuk tujuan damai energi nuklir diakui".
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS bertemu dengan menteri luar negeri Inggris, China, Perancis, Rusia, dan Jerman (kelompok yang dikenal sebagai P5 +1) dan mereka mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mengatakan: "Tujuan kami tetap menjadi solusi yang dirundingkan secara komprehensif jangka panjang yang mengembalikan kepercayaan internasional dalam sifat eksklusif program damai nuklir Iran."
Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, mengomentari pertemuan dengan mitra Iran, mengatakan, "Sekarang adalah waktu bagi Iran untuk terlibat dalam negosiasi nyata, dalam dialog konstruktif yang sebenarnya."
Oktober lalu, Iran setuju pada prinsipnya untuk melanjutkan negosiasi dengan imbalan untuk membantu dalam pengisian bahan bakar reaktor riset Iran yang digunakan untuk tujuan medis. Namun pembicaraan tidak pernah dimulai.
Pada bulan Juni, PBB melewati babak keempat sanksi terhadap Iran, yang termasuk larangan penjualan sistem senjata utama ke Iran, larangan pada teknologi rudal balistik terhubung ke senjata nuklir, dan pembatasan perjalanan dan aset untuk organisasi Iran.