Kamis, 4 Syawwal 1435 / 31 Juli 2014
find us on : 
  Login |  Register

Memahami Ekonomi Kerakyatan Soeharto

Minggu, 07 Juni 2009, 07:27 WIB
Komentar : 0
JAKARTA--Salah satu sumbangan pemikiran yang belum banyak dikupas oleh para tokoh ekonomi dari Haji Mohammad Soeharto, presiden RI, kedua adalah soal ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi itu menurut Pak Harto (panggilan akrab HM Soeharto) adalah perekonomian tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah harus ikut aktif menentukan arah ekonomi agar tidak dapat dikuasai oleh kelompok tertentu, golongan tertentu atau orang-orang tertentu. Sedang modal asing diperlukan hanya untuk membantu mengatasi kesulitan di dalam negeri. Itulah antara lain salah satu pemikiran ekonomi kerakyatan HM Soeharto yang lahir di Desa Kemusuk, Argomulyo Yogyakarta, 8 Juni 1921 dan meninggal pada 27 Januari 2008. Ia merupakan presiden kedua Indonesia menggantikan Ir Soekarno, yang belum banyak dikupas banyak orang utamanya soal ekonomi kerakyatan. Faham ekonomi kerakyatan Soeharto relevan diangkat melengkapi wacana yang mengemuka soal neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Apa yang digagas Pak Harto, tentang ekonomi kerakyatan, hanyalah pengejawantahan dari penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang antara lain menyebutkan kemakmuran rakyat diutamakan. Bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Dengan demikian, swasta tidak diperkenankan menguasai produksi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Itu sebabnya, Pak Harto termasuk orang yang suka menyetujui berdirinya BUMN yang tidak mudah menjual asetnya ke pihak asing. Menurut pengamat ekonomi yang akrab dengan kelompok alumnus Berkeley, Prof. Dr. Emil Salim, di Jakarta, belum lama ini, dalam mengimplementasikan konsep ekonomi kerakyatan di masa Orde Baru, Pak Harto membuat lima kebijakan utama. Pertama, kebijakan itu harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Kedua, kebutuhan pangan, sandang dan papan rakyat harus dicukupi. Ketiga, rehabilitasi berbagai sarana dan prasarana ekonomi, keempat peningkatan ekspor dengan mengembalikan share sepenuhnya pada ekspor, dan kelima menurunkan inflasi pada angka yang wajar. Emil memberikan beberapa contoh soal lima kebijakan itu. Tap MPRS No. 23/66 tentang pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan, dimaksudkan oleh Pak Harto, sebagai dasar bagi kabinet pemerintahnnya untuk melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi nasional. Sedang dibidang pencukupan pangan, sandang dan papan, masyarakat didorong untuk melakukan swasembada pangan. Saluran irigasi diberbagai sentra pertanian dibangun, pabrik pemintalan benang, rumah murah, Perumnas, dibangun dimana-mana. Sarana transportasi, seperti jalan tol, rel kereta api dan jembatan dibangun diberbagai wilayah Indonesia, dan inflasi dari 720 persen pada 1966 diturunkan secara bertahap hingga jadi 10 persen. Semua itu dijalankan oleh pemerintahan Pak Harto atas dasar keyakinan dan ketekunannnya, hingga dia mendapat gelar Bapak Pembanganan Nasional. Oleh karena itu, jika Indonesia mau menjadi negara yang diperhitungkan oleh pihak asing, maka rakyat harus mempunyai kedaulatan dan pemerintahan berjalan secara demokratis, maka lima kebijakan Pak Harto harus terus dilanjutkan, utamanya, masalah kecukupan pangan, sadang dan papan. Sejarah pertumbuhan ekonomi di awal era Orde Baru, sebetulnya patut diacungi jempol. Jika toh sekarang rezim Soeharto dituding hanya mewariskan utang bertumpuk-tumpuk atau sisa kebobrokan sistem ekonomi mikro dan makro yang menyesakkan, maka sistem ekonomi yang memihak pada neoliberalisme, pemerintah Orde Baru ternyata pernah menyelamatkan bangsa ini dari gelombang kehancuran. Emil Salim juga mengakui, di era tahun 1960-70an, Pak Harto begitu piawai memadukan komponen bangsa, sampai-sampai republik ini bisa selamat dari liang kubur di pertengahan tahun 60-an. Bahkan Frans Seda berpendapat, "Memang setelah anak-anaknya (Soeharto) gede, kebijakan ekonomi jadi bias". Setelah merasa memperoleh personalized power, Pak Harto memborong semua sejarah. Seolah-olah, keberhasilan pemerintahan Orde Baru adalah berkat srateginya sendiri. Pada awalnya, pemerintahan Orde Baru bisa dikatakan sebagai pemerintahan demokratis, terbuka, transparan, dan komunikatif. Itu sebabnya ia memisahkan dua kekuatan, yakni pemerintahan Orde Baru dan rezim Soeharto.
Pemerintahan Orde Baru yang membawa semangat murni dan konsekuen dalam menjalankan amanat Pancasila serta UUD 1945, katanya, hanya berkibar sampai 1975/1976. Sedangkan rezim Soeharto bangkit 1983, kata Emil. Oleh karena itu masyarakat harus adil untuk melihat kinerja Pak Harto dalam menjalankan pemerintahan selama 32 tahun itu, katanya. Makna neolib Pengertian dan makna neoliberalisme, tampaknya tidak selalu paralel. Pengertian neoliberalisme, dalam Kamus Bahasa Indonesia (BP2005), suatu aliran politik ekonomi muncul setelah perang dunia I ditandai dengan tekanan berat pada segi positif ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian. Sedang makna neoliberalisme, meminjam pendapat pengamat ekonomi Faisal Basri, mengisyaratkan, orang yang menjalankan kehidupan secara glamor, gemerlapan, dan selalu berperilaku seperti bos. Oleh karena itu, sesama kolega di FE UI, Faisal membela Boediono bukan orang yang disangkakan kebanyakan orang, "neolib", karena di rumahnya di kawasan Mampang, kursi tamunya banyak yang bolong meskipun dia seorang menko dan Gubernur Bank Indonesia. "Saya dan isteri sekali waktu bertemu Pak Boed dan ibu di supermarket dekat kediaman kami. Dengan santai, Pak Boed mendorong keranjang belanja. Rasanya, hampir semua orang di sana tak sadar bahwa
si pendorong keranjang itu adalah seorang Menko," kata Faisal. Selain itu, Faisal pernah mendapat cerita lain dari pensiunan pejabat tinggi BI. Ia mengalami sendiri bagaimana Pak Boed memangkas berbagai fasilitas yang memang terkesan serba "wah". Kalau tak salah, Pak Boed juga menolak mobil dinas baru BI sesuai standar yang berlaku sebelumnya. Kalau mau tahu rumahnya, di Jakarta, datang saja ke kawasan Mampang Prapatan, dekat Hotel Citra II. Kebetulan kantor Pergerakan Indonesia, persis berbelakangan rumahnya. Rumah itu tergolong sederhana. Bung Ikhsan pernah bercerita pada Faisal bahwa Ikhsan menyaksikan sendiri kursi di rumah itu sudah banyak yang bolong dan lusuh. " Bagaimana sosok seperti itu dituduh sebagai antek-antek IMF, simbol neoliberalisme yang bakal merugikan bangsa," kata Faisal. Ketika mantan Ketua MPR, Dr Amin Rais, menyebutkan, Prof. Dr. Boediono dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi wakil presiden, maka banyak orang bereaksi negatif. Bahkan hampir semua capres dan cawapres, menolak dirinya sebagai bagian dari kelompok neoliberalisme. Amin mengatakan, orang neoliberalisme adalah orang yang selalu menjunjung tinggi kebebasan ekonomi pasar, dekat dengan lembaga donor internasional seperti IMF, Bank Dunia dan ADB. Ekonomi neoliberalisme, katanya, adalah faham yang ramah dengan pasar (market friendly). Pasar dalam konotasi neoliberalisme diatur oleh tiga pihak, yakni pemilik modal, pemilik barang, dan para spekulan. Negara (baca pemerintah) tak ubahnya seperti penonton yang dungu, sehingga amat bahaya jika penguasa melakukan kerja sama dengan tiga pilar itu karena akan menyengsarakan banyak orang. Pendapat itulah yang memancing debat panjang soal neoliberalisme versus ekonomi kerakyatan. Pak Harto, adalah anak tunggal pasangan Sukirah dan Kartoredjo alis Wagiyo, yang hanya berbekal pada ijazah formal SMP dari Wonogiri Yogjakarta pada 1953-1939. Tentu tak banyak memahami masalah pengertian ekonomi kerakyatan dan makna neoliberalisme. Namun setelah 27 Maret 1968 ketika dilantik sebagai Presiden RI kedua, yang terus berlanjut hingga tahun 1998, pertanyaan itu akan dijawab secara runtut, lengkap dengan contoh-contohnya. Dengan demikian, kesimpulan sementara, meminjam pendapat Kwik Kine Gie, bahwa Pak Harto termasuk orang yang berfaham ekonomi kerakyatan dan tidak menafikan keberadaan neoliberalisme. Itu dapat dilihat di masanya banyak lahir para konglomerat dan investor asing untuk memperkuat perekonomian nasional. Tetapi juga pada saat yang sama, ribuan koperasi bediri dengan tegak, sektor pertanian dan perkebunan tampak subur karena Bank Sentral (BI) diperintahkan menyalurkan kredit secara langsung. Bahkan BI juga dapat mengintervensi pasar mana kala perbankan tak mau menurunkan bunga kreditnya seperti saat ini.ant
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?((QS Ar Rahman))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar