REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kerusuhan Buol, Sulawesi Tengah, yang hingga saat ini memakan delapan korban tewas dinilai merupakan akibat dari lemahnya sistem pengawasan dari unsur inspektorat pengawasan. Menurut Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adnan Pandu Praja, Polri harus memperbaiki sistem mekanisme pengawasan di daerah jika tidak ingin terjadi kasus yang sama seperti Buol.
"Pengawasan belum maksimal. Ini cerminannya ada pada kasus Buol ini. Tidak ada jaminan tidak berulang kalau belum ada perubahan," tutur Adnan di Kantor Kompolnas, Jakarta, Selasa (7/9).
Oleh karena itu, ungkap Adnan, pengawasan di level inspektorat pengawasan daerah (irwasda) harus lebih intensif sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh polisi dapat segera ditindaklanjuti oleh Irwasda. Sehingga, ungkapnya, warga pun tidak akan mudah melakukan aksi anarkis seperti yang terjadi di Buol.
Unsur pengawasan sendiri, ujar Buol, merupakan salah satu dari lima belas butir dari Reformasi Birokrasi Polri (RBP) yang merupakan agenda reformasi Polri. Sayangnya, dari lima belas butir RBP tersebut, pengawasan merupakan butir yang termasuk belum dijalankan secara maksimal.
Selain itu, Adnan mengatakan, penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Polri selama ini tidak maksimal. Ia mencontohkan banyak warga yang melakukan pengaduan tidak ditindaklanjuti oleh Polri. "Masyarakat tidak diklarifikasi proses persidangannya, masyarakat tidak tahu apakah pasal yang dikenakan setimpal dengan apa yang dilakukannya," jelasnya.
Adnan menegaskan, minimnya penanganan pengaduan masyarakat tersebut dapat menjadi penyulut kerusuhan-kerusuhan seperti kasus Buol dan pembakaran Mapolsek Rawas Ulu, Musi Rawas, Sumatra Selatan.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol Iskandar Hasan menyanggah lemahnya sistem pengawasan Polri di daerah-daerah. Menurutnya, kasus kerusuhan Buol terjadi akibat kesalahan warga yang sejak awal memang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. "Masyarakat belum bisa menerima kalau dia salah,"ujar Iskandar saat dihubungi pada Selasa (7/9).
Menurut Iskandar, mekanisme pengawasan Polri sendiri sudah jelas saat bekerja di lapangan. Ia pun kembali menegaskan kerusuhan Buol dan kerusuhan di Sumatra Selatan tidak ada kaitannya dengan sistem pengawasan Polri. "Tidak ada kaitannya dengan proses pengawasan," tegasnya.
