Sabtu, 28 Safar 1436 / 20 Desember 2014
find us on : 
  Login |  Register

MA Perpanjang Masa Pendaftaran Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor

Sabtu, 14 Agustus 2010, 02:34 WIB
Komentar : 0

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Mahkamah Agung (MA) memperpanjang masa pendaftaran seleksi calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hal ini terpaksa dilakukan karena pendaftar yang masuk tidak memenuhi kuota.

"Diperpanjang karena peminatnya kurang," ujar Ketua MA, Harifin Tumpa, di Gedung MA, Jumat (13/8).

Batas waktu pendaftaran sebenarnya sudah berakhir sejak 5 Agustus 2010 yang lalu. Akan tetapi jumlah pendaftar yang masuk baru sekitar 102 orang. Padahal jumlah yang dibutuhkan untuk bisa mengisi pengadilan tipikor di seluruh Indonesia adalah sebanyak 240 orang.

Oleh karena itu MA memutuskan untuk melakukan perpanjangan masa waktu pendaftaran seleksi calon hakim ad hoc sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010. "Sampai saat ini sudah mencapai 190 orang pendaftar," kata Harifin mengabarkan kondisi terbaru dari perekrutan hakim tersebut.

Sebelumnya, di akhir tahun 2009 lalu, MA telah menggelar proses seleksi hakim ad hoc tipikor ini. Pada seleksi tahap pertama ini pendaftar yang masuk hanya sekitar 25 orang. Pendaftaran pun diperpanjang hingga ditemukan 200 orang. Namun dari proses seleksi, hanya didapatkan 27 orang yang layak menjadi hakim ad hoc tipikor. Padahal jumlah hakim yang dibutuhkan sebanyak 68 orang. Hakim-hakim ad hoc ini rencananya akan mengisi 17 pengadilan tipikor yang disebar ke seluruh Indonesia.

Lalu pada tahap kedua di tahun 2010 ini, MA ingin membuka seleksi untuk seluruh provinsi di Indonesia. Akan tetapi peminatnya masih saja kurang sehingga perlu perpanjangan masa pendaftaran.

Reporter : Rosyid Nurul Hakim
Redaktur : Endro Yuwanto
Siapa saja yang telah kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan/jabatan kemudian kami telah memberikan gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya yang sah adalah ghulul (korupsi)((HR. Bukhari))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gerakan Kelompok Ekstrimis, Din: Lawan dengan Ideologi
JAKARTA -- Menghadapi kelompok ekstrimis tak cukup dengan saling mengecam. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsudin menjelaskan harus ada tanding ideologi. Ia...