Jumat, 6 Safar 1436 / 28 November 2014
find us on : 
  Login |  Register

Ketua MK: Tak Ada Alasan KPK tak Bisa Tangani Kasus Gayus

Selasa, 25 Januari 2011, 16:21 WIB
Komentar : 0
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menyayangkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum turun tangan menangani kasus mafia pajak Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Padahal Gayus sebagai penyelenggara negara dapat diseret untuk diusut oleh KPK.

Mahfud memaparkan secara historik dan konsep KPK bisa menangani kasus Gayus. Ia mencontohkan kasus Ayin yang ditangani oleh KPK. "Secara historis Ayin itu kan orang swasta dan dia dihukum KPK, sedangkan dari sudut konsepnya siapapun yang melakukan pelanggaran dan merugikan negara maka itu korupsi dan korupsi itu dalam ukuran tertentu ditangani KPK," tegas Mahfud, di kantornya, Selasa (25/1).

Ditambah lagi, ujarnya, sekarang Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi PBB tentang arti korupsi dimana yang dikatakan pejabat negara adalah siapapun orang yang melakukan pelayanan publik. "Gayus itu kan pelayan publik. Kenapa sekarang mau mundur menyatakan tidak bisa ditangani KPK? Itu sangat bisa dan sudah ada yurisprudensinya yaitu (kasus) Ayin. Jadi tidak ada alasan KPK tidak bisa menangani kasus Gayus, kesannya KPK mau tiarap terkait kasus ini," kata Mahfud.

Sementara, tambah Mahfud, dalam kitab hukum pidana juga disebutkan bahwa jika terdapat penyalahgunaan jabatan, maka antara pejabat negara dan pegawai negeri sipil disamakan jika sudah menyangkut keuangan negara.


Reporter : Yogie Respati
Redaktur : Djibril Muhammad
Tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum arak di saat meminum dalam keadaan beriman.(HR Muslim)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Menteri Susi akan Mundur Jika Hal Ini tak Disetujui
JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memiliki cerita tersendiri selama satu bulan masa kerjanya. Menurutnya kabinet kerja memiliki kesolidan yang luar...