Saturday, 29 Jumadil Akhir 1436 / 18 April 2015
find us on : 
  Login |  Register

Pemanfaatan DBHCHT Temanggung Sesuai Permenkeu

Sunday, 12 December 2010, 18:18 WIB
Komentar : 0
Antara
Tembakau, ilustrasi
Tembakau, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,TEMANGGUNG — Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Temanggung tahun 2010 sebesar Rp 13,67 miliar dinilai telah dimanfaatkan sesuai ketentuan Permenkeu. Setidaknya ada 44 kegiatan terkait petani tembakau yang dibiayai dengan alokasi dana tersebut.

Bupati Temanggung, Drs Hasyim Affandi, menyebutkan bahwa pemanfaatan dana tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan Permenkeu. Ada lima koridor kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana DBHCHT. Kelima koridor itu adalah peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal.

‘’Sesuai ketentuan dan Permenkeu tentang penggunaan DBHCHT dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBCHT, setiap kepala daerah berkewajiban untuk menggerakkan dan mendorong kegiatan dari sumber dana tersebut,’’ kata Hasyim.

Dari lima koridor kegiatan yang boleh dibiayai DBHCHT, Temanggung membuat kebijakan prioritas dengan memilih tiga kegiatan. Yaitu, kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan.’’Kegiatan tersebut dilakukan 13 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Seluruhnya disalurkan untuk daerah penghasil tembakau di Gunung Sindoro-Sumbing dan Gunung Prau,’’ katanya.

Reporter : M. As\'adi
Redaktur : Didi Purwadi
Tahukah engkau apa yang menghancurkan Islam?” Ia (Ziyad) berkata, aku menjawab, “Tidak tahu.” Umar bin Khattab RA berkata, “Yang menghancurkan Islam adalah penyimpangan orang berilmu, bantahan orang munafik terhadap Alquran, dan hukum (keputusan) para pemimpin yang menyesatkan.”(Riwayat Ad-Darimi, dan berkata Syaikh Husain Asad: isnadnya shahih))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Eksekusi Mati TKI, DPD: Indonesia Kecolongan
JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai Indonesia kecolongan dalam kasus eksekusi mati tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Sudi. Anggota DPD...