BI Akan Revisi 'Blueprint' Perbankan Syariah
Jumat, 18 Desember 2009 00:40 WIB
JAKARTA--Bank Indonesia akan merevisi blue print perbankan syariah. Deputi Gubernur BI, Muliaman D Hadad, mengatakan bahwa secara substansi revisi tersebut merupakan pendalaman aspek yang telah ada dalam blueprint. Namun, tambahnya, ada sejumlah prinsip mendasar yang melatarbelakangi revisi blueprint ke depan.
"Prinsip pertama adalah untuk memperkuat pengawasan, memberikan jasa keuangan syariah kepada masyarakat dengan edukasi publik yang memadai, edukatif dan komprehensif," kata Muliaman dalam rapat kerja nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di Plaza Mandiri, Kamis (17/12).
Hal ketiga, lanjut Muliaman yang merupakan Ketua Umum MES, juga adalah prinsip untuk memperkuat pasar domestik dengan kualitas internasional atau act locally think globally. Prinsip keempat adalah untuk mendukung perekonomian nasional dengan mengundang investor.
Revisi tersebut pun masih dalam proses. Ia menambahkan hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan industri keuangan syariah Indonesia adalah dengan memperkuat infrastruktur keuangan Islam,investasi pada penelitian dan pengembangan untuk mendukung inovasi produk. Pasalnya, tambah dia, saat ini belum banyak yang dilakukan untuk mendukung inovasi produk.
"Selain itu kita juga ingin ada penguatan aspek kerangka legal dan aspek pengawasan. Lalu cross border operation diantara yurisdiksi berbeda, misalnya dengan Malaysia, atau Afrika kita bisa bekerjasama," kata Muliaman.
Muliaman mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar untuk keuangan syariah. Namun, ujarnya, dengan market share industri keuangan syariah yang masih 2 persen, Indonesia masih memiliki aspek market development yang sama dengan Brunei, Turki, Qatar, dan Maroko yang masih dibawah Malaysia. "Ini jadi PR bagi industri perbankan syariah untuk bisa berkualitas," kata Muliaman.
Mengutip dari survei Economics Inteligent Unit, Muliaman mengatakan dalam prospek tiga tahun ke depan survei tersebut mengungkapkan belum yakin akan kemampuan Indonesia sebagai leading islamic investment dan trading. Pasalnya, tutur Muliaman, saat ini belum ada strategi komprehensif untuk pengembangan keuangan syariah.
"Jika ada proyek besar harus sindikasi karena skala ekonomi belum memenuhi, lalu ada keterbatasan instrumen keuangan syariah, pasar sekunder belum berkembang, rendahnya awareness masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta terbatasnya expertise di bidang keuangan syariah," kata Muliaman.
Karena itu, tambahnya, dengan memperhatikan environment tersebut, potensi dan arah pengembangan MES harus berkontribusi maksimal untuk keuangan syariah. "Setidaknya ikut berkontribusi dalam penyusunan strategi komprehensif untuk keuangan syariah, mengedukasi masyarakat untuk tingkatkan consumer awareness, dan membantu siapkan expertise keuangan syariah," kata Muliaman.
Dalam rakernas MES kali ini juga dibahas mengenai roadmap ekonomi syariah 2020. Dalam grand strategy BI menargetkan perbankan syariah menjadi yang terkemuka di Asia Tenggara di 2010 dan market share lima persen di 2008. gie/taq
"Prinsip pertama adalah untuk memperkuat pengawasan, memberikan jasa keuangan syariah kepada masyarakat dengan edukasi publik yang memadai, edukatif dan komprehensif," kata Muliaman dalam rapat kerja nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di Plaza Mandiri, Kamis (17/12).
Hal ketiga, lanjut Muliaman yang merupakan Ketua Umum MES, juga adalah prinsip untuk memperkuat pasar domestik dengan kualitas internasional atau act locally think globally. Prinsip keempat adalah untuk mendukung perekonomian nasional dengan mengundang investor.
Revisi tersebut pun masih dalam proses. Ia menambahkan hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan industri keuangan syariah Indonesia adalah dengan memperkuat infrastruktur keuangan Islam,investasi pada penelitian dan pengembangan untuk mendukung inovasi produk. Pasalnya, tambah dia, saat ini belum banyak yang dilakukan untuk mendukung inovasi produk.
"Selain itu kita juga ingin ada penguatan aspek kerangka legal dan aspek pengawasan. Lalu cross border operation diantara yurisdiksi berbeda, misalnya dengan Malaysia, atau Afrika kita bisa bekerjasama," kata Muliaman.
Muliaman mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar untuk keuangan syariah. Namun, ujarnya, dengan market share industri keuangan syariah yang masih 2 persen, Indonesia masih memiliki aspek market development yang sama dengan Brunei, Turki, Qatar, dan Maroko yang masih dibawah Malaysia. "Ini jadi PR bagi industri perbankan syariah untuk bisa berkualitas," kata Muliaman.
Mengutip dari survei Economics Inteligent Unit, Muliaman mengatakan dalam prospek tiga tahun ke depan survei tersebut mengungkapkan belum yakin akan kemampuan Indonesia sebagai leading islamic investment dan trading. Pasalnya, tutur Muliaman, saat ini belum ada strategi komprehensif untuk pengembangan keuangan syariah.
"Jika ada proyek besar harus sindikasi karena skala ekonomi belum memenuhi, lalu ada keterbatasan instrumen keuangan syariah, pasar sekunder belum berkembang, rendahnya awareness masyarakat terhadap produk keuangan syariah, serta terbatasnya expertise di bidang keuangan syariah," kata Muliaman.
Karena itu, tambahnya, dengan memperhatikan environment tersebut, potensi dan arah pengembangan MES harus berkontribusi maksimal untuk keuangan syariah. "Setidaknya ikut berkontribusi dalam penyusunan strategi komprehensif untuk keuangan syariah, mengedukasi masyarakat untuk tingkatkan consumer awareness, dan membantu siapkan expertise keuangan syariah," kata Muliaman.
Dalam rakernas MES kali ini juga dibahas mengenai roadmap ekonomi syariah 2020. Dalam grand strategy BI menargetkan perbankan syariah menjadi yang terkemuka di Asia Tenggara di 2010 dan market share lima persen di 2008. gie/taq
56 reads
Isi Komentar
