REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG --  Bea Cukai Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menambah daftar serangkaian perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat di wilayah Yogyakarta. Pemberian izin yang ke-20 di tahun 2019 kali ini diberikan kepada perusahaan manufaktur PT JS Corp Boyolali Indonesia (JS Boyolali) secara resmi pada Selasa (29/10) lalu. Upaya ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatan pertumbuhan ekonomi dan mendorong aktivitas investasi dan ekspor dalam negeri.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY, Parjiya, menyampaikan bahwa fasilitas kawasan berikat merupakan fasilitas insentif fiskal berupa penangguhan bea masuk atas impor bahan baku/penolong untuk diproduksi yang kemudian hasil akhirnya akan diekspor. Fasilitas diberikan oleh pemerintah dengan harapan dapat memperlancar arus barang impor dan meningkatkan produksi dalam negeri.

“Pemeriksaan barang impor perusahaan langsung dilakukan di gudang pengusaha, tentunya hal ini akan dapat memperlancar arus barang impor, dan juga akan menekan biaya penimbunan barang di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang dikeluarkan oleh pengusaha,” ungkap Parjiya dalam siaran persnya.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Juli Tri Kisworini, juga menyebutkan, untuk dapat menerima fasilitas ini sangatlah mudah dengan mematuhi persyaratannya. “Perusahaan wajib mempresentasikan profil perusahaan, proses bisnis dan telah memberdayakan CCTV dan IT Inventory  yang menjadi subsistem dari system akuntansi perusahaan. Perizinan juga diberikan secara gratis tanpa biaya sama sekali,” jelasnya.

Direktur PT JS Corp Boyolali Indonesia, Lee Hyojun, menyampaikan bahwa perusahaan yang nantinya akan beroperasi di Kabupaten Boyolali ini merupakan ekspansi dari PT JS Jakarta yang telah mendapatkan fasilitas kawasan berikat di Kota Bogor dan saat ini berstatus KB Mandiri. Penambahan jumlah produksi rupanya menjadi alasan utama perusahaannya melakukan ekspansi.

“Jawa Tengah saat ini dinilai paling ramah terhadap Investor, jadi kami memutuskan untuk membuka cabang di Boyolali,” tuturnya.

Pemberian perizinan fasilitas fiskal ini diharapkan dapat memberikan manfaat masyarakat dan para pelaku usaha sendiri yang ikut berkontribusi untuk meningkatkan neraca ekspor dan mendatangkan devisa bagi negara. Sehingga investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Jawa Tengah dan DIY mengalami peningkatan.