REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan Asia Pacific Workshop on Coordinated Border Management Against Transnational Organized Crime (TOC) pada 13-15 Agustus 2019. Peserta workshop berasal dari negara-negara seperti Bangladesh, Kamboja, Jepang, Malaysia, Maladewa, Papu Nugini, Filipina, Sri Lanka, Timor Leste, dan Indonesia selaku tuan rumah.
Narasumber yang dihadirkan berasal dari organisasi dan instansi internasional yang terkait dengan penanggulangan kegiatan TOC dan pembiayaannya. Mereka berasal dari World Customs Organization, United Nations Office of Drugs and Crime, Australia Transaction Reports and Analysis Center, DJBC, PPATK, BNPT, dan Densus88.
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Rionald Silaban menyampaikan ancaman TOC di Asia Pasifik pada dua dekade terakhir telah berkembang sangat pesat. Ancaman mulai dari penciptaan narkotika sintetis baru sampai cybercrime.
"TOC tidak hanya mengancam keamanan negara tetapi juga ekonomi, lingkungan hidup, dan agenda pembangunan berkelanjutan.”
Untuk menghadapi ancaman kejahatan yang semakin terorganisasi tersebut, kata dia, administrasi pabean dan pengawas perbatasan lainnya di kawasan harus meningkatkan koordinas. "Communicate, Coordinate, Collaborate yang menjadi tagline dari workshop ini harus benar-benar terwujud setelah berakhirnya workshop," ucap dia.
Rionald menambahkan Pusdiklat Bea dan Cukai berkomitmen untuk ikut serta dalam kegiatan pengembangan kapasitas pegawai administrasi pabean Asia Pasifik melalui inisiatif penetapan sebagai World Customs Organization Regional Training Center. Dalam tiga hari kegiatan workshop, para peserta akan dibekali dengan informasi terkait gambaran terkait ancaman berbagai macam kejahatan TOC dan saling keterkaitannya. Peserta juga dibekali cara dan upaya penanggulangan TOC melalui berbagai skema dan metode yang dibangun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang.
