REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi III DPR menekankan kepada Polri untuk benar-benar memastikan penyelenggaraan Asian Games Agustus mendatang bebas dari aksi teror. Hal itu disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta jajaran Polri, Kamis (19/7).
"Tadi dijelaskan bagaimana Polri mengatur tentang lalu lintas supaya lancar tapi saya kira tidak sebatas itu pak. Ada sinyal yang menurut saya yang perlu jadi perhatian kita, kemarin seperti ada aksi teror di Kaliruang ini saya kira menjadi bahan perhatian kita semua," ujar Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).
Menurutnya, jangan sampai dalam pelaksanaan Asian Games terdapat hal-hal yang menggangu keamanan dam kelancaran Asian Games. Sebab kelancaran perhelatan pesta demokrasi empat tahunan tersebut mempertaruhkan citra negara Indonesia.
"Nah sampai sejauh mana pola-pola pengamanan dalam kaitan menyangkut masalah aksi aksi seperti ini, jadi tidak hanya pada soal kelancaran lalu lintas dan sebagainya tapi ini juga menyangkut aksi-aksi yang bisa saja ini terjadi pada saat pelaksanaan pesta olahraga ini," ujar Sudding.
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut Asian Games bukanlah pesta olahraga biasa, namun pesta olahraga terbesar kedua. Karenanya, pengamanan Asian Games harus benar-benar diperhatikan.
"Asian Games ini pesta olahraga terbesar kedua di dunia, Pak, ini adalah ikonnya kita, landmarknya kita dan tidak hanya sekadar olahraga," ujar Arteria.
Karenanya, ia meminta agar jajaran Polri juga melibatkan Komisi III DPR RI dalam pengawasan pelaksanaan Asian Games.
"Makanya Pak Kapolri kalau boleh kami diizinkan untuk terlibat aktif bersama Pak Kapolri dan jajaran dalm konteks Asian Games ini, melakukan pengawasan kalau ada peninjauan kami pun dilibatkan Pak. Sehingga kita juga bisa liat itu bagaimana kinerja Pak Kapolri dan jajaran terkait Asian Games," ujar Arteria.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin juga menekankan Polri terkait anggaran untuk pengamanan Asian Games.
"Jangan sampai anggaran polisi yang nge-PAM ini masalah. Karena pengalaman kita, saya pengalaman di Malaysia. Pada saat mereka ngePAM kasian polisinya yang ngePAM disana biaya makannya itu dipikirkan. Jangan sampai bermasalah," ujar Aziz.
Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap Polri secara paralel melanjutkan operasi preventif untuk masalah aksi terorisme. Terlebih, pasca rangkaian aksi bom Surabaya sudah ada 204 orang ditangkap dengan 20 tewas karena melawan petugas saat ditangkap.
"Operasi ini terus akan bergerak dengan melibatkan unsur Mabes Polri dipimpin Densus 88 serta semua Satuan Tugas Anti Teror yang dibentuk Polda-polda dan dibawah arahan Densus 88," ujar Tito.
Menurut Tito, keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hasil perubahan juga memberi ruang bagi Polri untuk melakukan pencegahan terhadap upaya serangan serangan teror.
Saat ini, Tito mengungkap Polda juga memperkuat pengamanan dan penjagaan yang di daerahnya menyelengarakan Asian Games seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, Polda Jabar, dan Polda Banten.
"Ini terus akan kita kerjakan dan akan kita lanjutkan disamping memperkuat jaga venue-venue. Terutama Polda-polda di mana ada Asian Games yaitu Polda Sumsel, Polda Metro Jaya, Jabar dan Banten. Ini empat polda ini sudah miliki konsep operasi yang melibatkan stake holder lain termasuk TNI dan Pemerintah setempat," ujar Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
