REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Letnan Jenderal TNI dr Albertus Budi Sulistya, mengatakan, penelitian vaksin nusantara yang dilakukan di RSPAD akan tetap dilanjutkan. Namun, penelitian tersebut bukan berupa penelitian komersial, melainkan penelitian berbasis pelayanan.
"Jadi begini, penelitian dendritik sel terapi ini tetap lanjut dan status penelitiannya adalah penelitian riset berbasis pelayanan," kata Budi saat dihubungi lewat sambungan telepon, Senin (19/4).
Hal itu dilakukan setelah pihak RSPAD bertemu dan melakukan kesepakatan dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (19/4) siang.
Budi menerangkan, penelitian itu merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti sejauh mana sel dendritik dapat digunakan dalam penyembuhan SARS-CoV-2 atau Covid-19. Sel dendritik sebetulnya sudah biasa digunakan untuk penyembuhan kanker.
"Menggunakan dendritik sel untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2. Penelitiannya jadi itu," ujar dia.
Penelitian yang dilakukan ini ia sebut tak berbeda dengan penelitian untuk Vaksin Nusantara. Perbedaannya hanya ada pada penelitian tersebut kini dilakukan murni sebagai penelitian untuk kepentingan ilmiah berbasis pelayanan. Dengan demikian izin edar tak diperlukan.
“Esensinya sama dengan penelitian dendritik sel sebelumnya yang orang kenal istilah kerennya, istilah masyarakat anggap sebagai Vaksin Nusantara. Persis sama,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala BPOM, Penny K Lukito, menegaskan BPOM tidak akan memberi izin untuk kelanjutan uji klinis fase kedua vaksin Nusantara. BPOM menemukan sejumlah pelanggaran dalam uji klinis pertama metode vaksinasi tersebut.
Salah satu yang mendasar, menurut Penny, pihak pengembang belum menyerahkan laporan uji praklinik metode tersebut. "Praklinik ini penting untuk perlindungan dari subjek manusia. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan ketika uji coba," ujar Penny dalam konferensi pers di kantor Bio Farma, Jumat (16/4).
Penny mengatakan, praklinik dalam uji vaksin harus memperlihatkan keamanan vaksin terkait. Dari skala laboratorium pun harus dipastikan vaksin ini diuji coba dengan baik. “Ada koreksi dalam uji klinik, makanya ada praklinik. Kalau tidak diikuti secara prosesnya ini tidak akan mendapatkan vaksin yang bermutu dan berkualitas," katanya.
Dengan demikian, kata dia, untuk uji klinis vaksin Nusantara saat ini tidak bisa dilanjutkan ke tahap kedua. Karena, harus ada perbaikan di sejumlah aspek ini ketika penelitian ingin melanjutkan fase tersebut.
Di sisi lain, kata dia, BPOM sudah menyiapkan panduan untuk para peneliti yang ingin melakukan riset dalam pembuatan vaksin. Mereka harus bisa mengikuti syarat yang ditentukan termasuk fasilitas dan kapasitas pengembangan vaksin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
