REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai, penyusunan rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional belum masif melibatkan para pihak terkait. Mulai dari guru melalui asosiasi/organisasi profesi, dosen, pakar pendidikan, akademisi, pengamat, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah seharusnya diikutkan membahas peta jalan pendidikan nasional sejak penyusunan rancangannya.
"Bahkan mulai dari judulnya apa seharusnya sudah dilibatkan. Kalau menyusun kebijakan kan gitu, dibuka dulu ke publik mana hasil riset, digodok dulu. Ini kan enggak, tahu-tahu draf ada saja di publik," ujar Cecep saat dihubungi Republika, Jumat (12/3).
Menurut dia, draf peta jalan yang sudah ada perlu dirombak total atau dibuat ulang. Rancangan peta jalan pendidikan nasional ini pun sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak memasukkan frasa agama.
Cecep meminta, proses penyusunan peta jalan pendidikan yang akan berlaku selama 15 tahun itu berlangsung transparan. Ia menyarankan, tim ahli dari Kemendikbud terbuka dari berbagai perguruan tinggi.
"Jadi, Pak Menteri harus detail dan tahu bagaimana persoalan-persoalan, dari tim intinya Pak Menteri harus ditambah lah orang-orangnya dari perguruan tinggi," kata Cecep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
