REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Auditorium Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Kamis (25/2), mengatakan saat ini tidak lagi hanya berbicara tentang kuantitas atau jumlah anak tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga jarak anak yang sangat mempengaruhi stunting dan juga kondisi kesehatan nutrisi ibu dan bayi bisa diutamakan.
“Dulu energi kita 70 persen digunakan untuk mengurusi tentang kuantitas sudah selayaknya sekarang energi kita gunakan 50 persen untuk kuantitas dan 50 persen untuk kualitas penduduk. Karena itu tentunya kita butuh kajian mendalam terkait indikator yang akan dijadikan evaluasi kinerja kita dan saya harap ini harus dilakukan dalam waktu cepat,” tambah Dokter Hasto.
Kepala BKKBN melantik Empat orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BKKBN yakni Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional KKB; dr. Irma Ardiana, MAPS sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS; Martin Suanta, SE, M.Si Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB; dan Drg. Widwiono, M.Kes Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengungkapkan, peran pemerintah untuk mensukseskan program stunting sebetulnya tidak lebih dari 30 persen selebihnya adalah bagaimana bisa membangun bersama-sama dengan mitra-mitra termasuk peran swasta, dan bagaimana hubungan dengan LSM maupun NGO baik dalam negeri maupun dari luar negeri. "Maka perlu kerja keras bagi kita untuk membentuk tim atau satgas yang solid untuk pencegahan stunting,” ujarnya.
“Kemudian di daerah juga membutuhkan penanganan yang lebih serius karena menggerakan komponen ditingkat grass root itu tidak mudah. Saya baru dari Sukabumi bersama Bapak Menko PMK, di sebuah desa yang sudah cukup maju walaupun ada di pelosok tetapi disitu ada bayi usia 18 bulan namun masih memiliki berat badan 7,6 kilogram (kg) kemudian ada anak yang sudah 2 tahun namun beratnya belum mencapai 10 kg cukup sedih melihat kondisi seperti itu,” katanya dalam siaran pers.
“Saya yakin gotong royong masyarakat di tingkat desa itu ada sebagai modal untuk mendukung percepatan pencegahan stunting, tinggal kita bisa memastikan bagaimana intervensi yang akan kita lakukan untuk pencegahan stunting bisa sampai ke Ibu hamil, bayi dan terlebih pada anak yang stunting,” kata Hasto.
Melalui Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kita harus bisa mengajak pemerintah daerah untuk bisa membangun dengan berbasis penduduk dan berorientasi pada kualitas. "Dengan adanya peningkatan anggaran BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) yang keberadaanya ada di tingkat Kabupaten, maka saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi harus intens berkomunikasi dengan Kabupaten,” tambah Dokter Hasto.
Mengakhiri sambutannya Kepala BKKBN Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) menyampaikan, tahun 2021 bagi BKKBN adalah tahun dengan pekerjaan luar biasa, banyak perangkat yang harus dibuat, sistem yang harus diperjuangkan sampai bisa diterima oleh Kementerian Lembaga terkait. Saat ini di BKKBN ada 5 tim yang ditunggu kerjanya paling lama 2 minggu harus selesai. "Bapak Menko PMK juga telah memberikan arahan bahwa dalam waktu dekat Perpres mengenai stunting akan segera turun maka kita tidak bisa diam dan harus berlari,” pungkas Dokter Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
