REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres pada Senin (22/2) mendesak militer Myanmar untuk menghentikan penindasan dan membebaskan ratusan orang yang ditahan sejak kudeta pada 1 Februari lalu.

Kelompok militer Myanmar tiga pekan lalu merebut kekuasaan dari pemerintahan resmi sipil negara Asia Tenggara itu.

Guterres, yang berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, mengatakan, "Kami melihat melemahnya demokrasi, penggunaan kekuatan brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam semua manifestasinya. Pembatasan ruang sipil. Serangan terhadap masyarakat sipil."

"Pelanggaran serius terhadap minoritas tanpa pertanggungjawaban, termasuk apa yang disebut pembersihan etnis populasi Rohingya. Daftarnya terus berlanjut," ujar Guterres, saat menyebutkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar.

"Hari ini, saya menyeru militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati hak asasi manusia dan kemauan rakyat yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini," kata Sekjen PBB.

Ikuti Whatsapp Channel Republika