REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, enggan menanggapi terkait sejumlah tudingan yang disampaikan forum pendiri dan senior Partai Demokrat. Menurutnya tudingan yang disampaikan tersebut merupakan tudingan palsu.

"Tudingan itu palsu dan anakronistik. Tapi saya malas menanggapinya. Masalah internal bukan concern publik. Itu selalu bisa diurus secara internal dan belakangan," kata Rachland kepada Republika, Rabu (3/2).

Menurutnya yang seharusnya disoroti publik adalah klaim Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengaku mendapat restu dari Presiden untuk mengambil alih paksa Partai Demokrat. "Itu praktik otoritarian yang membunuh demokrasi dan karena itu perlu mendapat perhatian pers," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah kader dan eks kader Partai Demokrat menggelar jumpa pers menyikapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Senior Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan bahwa DPP di bawah kepemimpinan AHY kerap meminta iuran  ke DPD dan DPC.

"Kami selaku para pendiri dan senior Partai Demokrat menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC, sehingga menjadi dan menambah beban Partai Demokrat di daerah. Di mana hal tersebut tidak pernah terjadi pada kepemimpinan ketua umum sebelumnya," kata Yahya saat ditemui di Kuningan, Jakarta, Selasa (2/2).

Para senior mengkritisi kesan yang muncul bahwa Partai Demokrat adalah partai milik keluarga. Mereka menegaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai milik semua.

Menyikapi persoalam di atas mereka mendesak agar digelar Kongres Luar Biasa (KLB). "Kader Partai Demokrat  menginginkan adanya perubahan yang lebih baik ke depan menjadi partai besar," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika