Ahad 31 Jan 2021 17:43 WIB

PPKM tak Efektif, Jokowi Minta Jajarannya Turun ke Lapangan

Jokowi mewanti-wanti agar penerapan PPKM tak berdampak pada penurunan ekonomi.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo (kiri) disuntik dosis kedua vaksin COVID-19 produksi Sinovac oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta.
Foto: ANTARA FOTO/HO/Setpres-Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo (kiri) disuntik dosis kedua vaksin COVID-19 produksi Sinovac oleh vaksinator Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Prof Abdul Mutalib di halaman tengah Istana Merdeka, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk betul-betul turun ke lapangan memantau implementasi kebijakan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 11-25 Januari 2021 di berbagai provinsi. Permintaan Jokowi ini menyusul penilaian bahwa PPKM selama ini tidak efektif.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas intern terkait pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 29 Januari dan disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad (31/1).

Baca Juga

“Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada. Sehingga di beberapa provinsi Covid-19 nya tetap naik,” ujar Jokowi.

Jokowi pun meminta agar jajarannya turun ke lapangan melihat kondisi implementasi PPKM di berbagai daerah di Jawa dan Bali. Selain itu, ia juga meminta agar jajarannya menyiapkan cara-cara yang lebih sederhana untuk menekan penambahan kasus baru.

“Saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apasih yang namanya 3M,” tambahnya.

Jokowi juga mewanti-wanti agar selama penerapan PPKM ini tak berdampak pada penurunan ekonomi di daerah. Ia mengaku tak masalah jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi seiring dengan penurunan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Namun sayangnya, penerapan kebijakan ini justru tak efektif menekan kasus yang ada.

“Menurut saya, hati-hati ini turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebenarnya enggak apa-apa asal Covid-19 nya juga turun. Tapi ini tidak,” kata Jokowi.

Karena itu, ia meminta jajarannya agar kembali mengkalkulasikan kembali kebijakan yang ada. Sehingga pemerintah dapat menemukan formula yang lebih tepat untuk diimplementasikan dalam menekan laju kasus dan menjaga ekonomi.

“Tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula. Ya memang formula standar itu enggak ada, negara lain enggak ada formula standar apa, enggak ada. Yang benar yang mana juga enggak ada, yang lockdown pun kan juga eksponensial juga,” jelas Jokowi.

Jokowi berharap laju penularan Covid-19 dapat semakin menurun seiring dengan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Kita harapkan di Februari ini betul-betul kita kepung dengan vaksinasi,” tambahnya.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan angka kasus positif pada Ahad (31/1), terdapat 12.001 kasus konfirmasi positif baru pada hari ini.  Bertambahnya kasus harian ini menjadikan total kumulatif kasus positif mencapai 1.078.314. Angka kasus harian ini didapatkan dari 44.658 pemeriksaan spesimen terhadap 33.162 orang.

Satgas pun melaporkan hingga hari ini tercatat masih terdapat sebanyak 175.095 kasus aktif di Indonesia. Jika dilihat lebih rinci, penambahan jumlah kasus positif harian ini sedikit menurun dibandingkan hari sebelumnya Sabtu (30/1). Sebab, jumlah orang yang diperiksa per hari inipun juga semakin berkurang.

Berkurangnya kemampuan jumlah testing harian di setiap tanggal merah dan hari libur nasional memang menjadi persoalan selama ini. Dari penambahan kasus harian, angka positivity rate harian Covid-19 pada Ahad ini pun tercatat sebesar 36,18 persen.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement