Rabu 27 Jan 2021 06:24 WIB

AS Berencana Buka Lagi Hubungan Diplomatik dengan Palestina

Pemulihan bantuan AS untuk membantu jutaan rakyat Palestina.

Rep: Meiliza Laveda/ Red: Ani Nursalikah
AS Berencana Buka Lagi Hubungan Diplomatik dengan Palestina. Presiden Joe Biden menjawab pertanyaan wartawan di South Court Auditorium di kompleks Gedung Putih, Senin, 25 Januari 2021, di Washington.
Foto: AP/Evan Vucci
AS Berencana Buka Lagi Hubungan Diplomatik dengan Palestina. Presiden Joe Biden menjawab pertanyaan wartawan di South Court Auditorium di kompleks Gedung Putih, Senin, 25 Januari 2021, di Washington.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Duta besar Amerika Serikat untuk PBB, Richard Mills mengumumkan rencana membuka kembali hubungan diplomatik Palestina yang ditutup pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Mills menyesali hubungan tersebut sempat berhenti.

“Presiden Biden jelas dalam niatnya memulihkan program bantuan AS yang mendukung pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina,” kata Mills.

Baca Juga

Dikutip Middle East Eye, Rabu (27/1), pemerintahan Trump memotong bantuan untuk Palestina sekitar 200 juta dolar Amerika pada 2018. Pemotongan itu tidak menghasilkan diplomasi lebih lanjut, justru mengarah pada krisis keuangan yang menjerumuskan puluhan ribu orang Palestina ke dalam kemiskinan.

Dalam pernyataan bersama pada Selasa, Belgia, Estonia, Prancis, Jerman, dan Irlandia menyatakan keprihatinan yang mendalam kepada badan PBB untuk pengungsi dan pemulihan Palestina (UNRWA). UNRWA telah mengalami situasi keuangan kritis sejak pemotongan dana yang dilakukan Trump.

Sementara itu, Mills menekankan pemulihan bantuan keuangan AS dan dukungan untuk Palestina bukan tanda pemerintah akan bertindak mendukung kepemimpinan Palestina. Namun, pendanaan tersebut untuk membantu jutaan rakyat Palestina.

“Pada saat yang sama, AS akan mempertahankan dukungannya yang teguh untuk Israel. Di bawah pemerintahan Biden, AS akan melanjutkan kebijakan jangka panjangnya untuk menentang resolusi sepihak dan tindakan lain dalam badan-badan internasional yang secara tidak adil memilih Israel,” ujar dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement