REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menegaskan, secara pribadi dan partai tempat dia bernaung, menyetujui upaya vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, terdapat beberapa poin yang menjadi catatan.

Menurut Netty, vaksinasi adalah solusi jangka panjang untuk menurunkan kurva Pandemi Covid-19. "Kenapa kita menyuarakan beberapa poin yang harus menjadi catatan pemerintah, karena kita ingin pastikan vaksin apapun mau yang dibeli, dikerjasamakan dengan berbagai negara, catatannya ada tiga," ujar Netty kepada wartawan, Senin (11/1). 

Netty menjelaskan, tiga catatan itu adalah pertama harus memenuhi aspek keamanan, kemundian yang kedua khasiat atau kebermanfaatan dan yang ketiga kualitas. Selain itu, pihaknya juga berharap, pemerintah mampu menghadirkan sebuah ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengeluarkan sertifikat halal yang dilalukan oleh MUI. 

"Kalau itu dilakukan oleh pemerintah, maka ini akan mampu membangun kepercayaan di tengah masyarakat," katanya. 

Menurut Netty, dewasa ini begitu banyak berita yang simpang siur mengenai vaksinasi Covid-19. Sehingga, informasi tersebut harus diperjelas oleh pemerintah dengan memastikan bahwa (vaksin) yang dibeli atau yang disiapkan adalah vaksin yang memenuhi tiga aspek. 

"Yang kedua kita juga berharap bahwa bukan hanya tentang pengadaan vaksin tapi proses vaksinasinya harus dilalukan sebaik-baiknya," katanya.

Apalagi, kata dia, setiap imunisiasi yang dilakukan pasti terdapat KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi). Itulah kenapa PKS meminta pemerintah untuk tidak terburu buru untuk menunggu hasil uji klinis tahap 3 yang dilakukan oleh FK Unpad di Bandung terhadap 1.620 relawan.

"Kita berharap hasil uji klinis ini dipublikasikan kepada masyarkat dengan transparan, akuntable, penuh kejujuran dan kemudian badan pom bekerja secara independen mengeluarkan Emergency Use Authorization sehingga vaksin ini bisa digunakan," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika