REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan kantor regional 8 Bali dan Nusa Tenggara. Adapun kantor regional ini mengawasi 54 bank umum, 135 BPR/S, 17 perusahaan sekuritas, satu kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia, 82 perusahaan asuransi, dua dana pensiun, dua perusahaan penjaminan, satu pegadaian, 53 perusahaan pembiayaan, dan satu modal ventura.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan keberadaan gedung baru ini menjadi simbol semangat seluruh insan OJK dalam melayani masyarakat, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali dan sekitarnya.
“Perekonomian daerah harus menjadi tulang punggung bagi pemulihan perekonomian nasional. Oleh karena itu, OJK terus mendukung penuh percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi peran sektor jasa keuangan dan partisipasi seluruh masyarakat di daerah yang difokuskan pada tiga hal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/12).
Pertama, perluasan akses keuangan melalui tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD). Wimboh menuturkan, sinergi antara TPAKD dan lembaga jasa keuangan terus dibangun baik dalam menyediakan akses keuangan dari sisi tabungan maupun pembiayaan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan keuangan.
"TPAKD bersama industri keuangan di daerah harus melihat peluang ini untuk melakukan refocusing penyaluran pembiayaan produktif kepada sektor yang terdampak dan yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar di daerah melalui pemanfaatan teknologi," kata Wimboh.
Kedua, mendorong transformasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk go digital dan berorientasi ekspor mulai dari bank umum, BPR serta lembaga keuangan mikro. OJK juga akan terus mendorong kolaborasi antara UMKM dengan ekosistem ekonomi digital dan keuangan diantaranya melalui marketplace UMKM-MU.
Wimboh menjelaskan, OJK sedang security crowdfunding sebagai salah satu platform pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha UMKM dan non-UMKM. Platform ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang tidak bankable untuk mendapatkan pembiayaan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi kalangan anak muda kreatif terutama investor pemula (startup) untuk berinvestasi.
"Ketiga, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan kinerja pelaku usaha ultra mikro dan UMKM, terutama yang sulit dijangkau," tambah Wimboh.
OJK mencatat, tingkat inklusi keuangan nasional dari survei OJK terakhir sudah berada level 76,19 persen. Namun, tingkat inklusi keuangan belum merata, sebab akses keuangan di wilayah perkotaan (83,6 persen) masih lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan (68,5 persen).
Menurut Wimboh, sektor jasa keuangan terpantau stabil dengan tingkat risiko yang terjaga dengan non-performing loan atau NPL sebesar 3,15 persen. Permodalan juga cukup tinggi dengan capital adequacy ratio sebesar 23,7 persen.
Tak hanya itu, tingkat likuiditas dinilai masih memadai dengan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 12,12 persen secara tahunan (yoy) meskipun kredit masih terkontraksi minus 0,47 persen yoy. Wimboh menjelaskan, total kredit restrukturisasi Covid-19 sudah mencapai Rp 934,8 triliun dari sekitar 7,5 juta debitur di perbankan.
Sektor UMKM, sebesar Rp 371,1 triliun dengan 5,8 juta debitur. Kemudian sebesar Rp 182,3 triliun bagi perusahaan pembiayaan dari 4,9 juta kontrak.
“Sebesar Rp 26,4 miliar pada LKM (lembaga keuangan mikro) termasuk Rp 4,5 miliar pada BWM (bank wakaf mikro)," kata Wimboh.
Dia menuturkan, penempatan dana pemerintah di perbankan dengan total sebesar Rp 64,5 triliun telah tersalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 198,8 triliun pada Bank Himbara, sebesar Rp 24,92 triliun pada BPD dan sebesar Rp 5,89 triliun pada Bank Syariah.
Sedangkan kinerja perbankan baik bank umum maupun BPR di Bali periode Oktober 2020 terpantau sehat dan kondusif.
"Penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp 110,21 triliun, tumbuh minus 4,33 persen yoy, namun secara nominal mengalami peningkatan setiap bulannya. Adapun penyaluran kredit kepada masyarakat tumbuh 0,99 persen yoy menjadi Rp 93,01 triliun," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
