REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi I DPR RI mendorong agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera menerbitkan izin darurat penggunaan atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Covid-19 agar vaksinasi dapat berlangsung pada tahun 2021. Selain itu, pemerintah diminta transparan dalam proses penyaluran distribusi dan manfaat vaksin.
Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan mengatakan percepatan penerbitan izin darurat layak dilakukan BPOM sebab sudah mendekati tahun 2021. Ia pun meminta agar PT Bio Farma segera memastikan pasokan vaksin Covid-19. "BPOM harus segera mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin impor pada Januari 2021," ujarnya melalu keterangan pers yang diterima di Bandung, Senin (22/12).
Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang memastikan vaksinasi dimulai 2021 sebagai bentuk respons gejolak masyarakat layak diapresiasi. Terlebih, ia mengatakan pernyataan tersebut menanggapi terkait vaksinasi gratis dan tidak terkait BPJS Kesehatan.
Farhan meminta data kependudukan masyarakat agar diperbaharui untuk efisiensi penerimaan vaksinasi. "Kita nantikan siapa saja yang masuk prioritas penerima vaksin yang ditentukan oleh Kemenkes," katanya.
Ia pun meminta agar para pembantu presiden untuk tidak setengah-setengah merealisasikan kesiapan vaksinasi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin Covid-19 kepada seluruh penduduk dan menyebut vaksinasi akan dilakukan mulai Januari 2021. "Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan kalkulasi ulang, hitung ulang mengenai keuangan negara, saya sampaikan vaksin Covid-19 ke masyarakat gratis," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
