Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

Friday, 17 Syawwal 1445 / 26 April 2024

Kapolda Jabar Minta Prokes Diterapkan Saat Pilkada Serentak

Kamis 03 Dec 2020 00:50 WIB

Rep: Djoko Suceno/ Red: Agus Yulianto

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum (tengah), didampingi Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto (kiri) dan dan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri (kanan), melakukan pengecekan kesiapan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (2/12).

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum (tengah), didampingi Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto (kiri) dan dan Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri (kanan), melakukan pengecekan kesiapan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (2/12).

Foto: Republika/Bayu Adji P
Pilkada Serentak 2020 di Jabar digelar di delapan daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri meminta protokol kesehatan (prokes) diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di wilayahnya. "Kami meminta semua harus patuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada," kata dia saat meninjau persiapan Pilkada Serentak di Kabupaten Pangandaran, Rabu (2/12).

Dalam kunjungan ke Pangandaran, Kapolda didampingi Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, dan sejumlah pejabat utama Polda Jabar dan Kodam Siliwangi. Menurut Kapolda, seluruh persiapan pilkada sudah bagus. "Semua persiapan (pilkada). Kami bersama Pangdam sengaja memeriksa kesiapan. Dan kesiapannya sudah bagus. Saya minta semua disiplin jalankan prorokol kesehatan,"ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2020 di Jabar digelar di delapan daerah. Ke-8 daerah tersebut yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Pilkada Serentak akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Sementara itu Pangdam menjamin jajaran Kodam III Siliwangi seratus persen memegang teguh netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020. "Dalam arti tidak akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati peserta pilkada. Melanggar netralitas akan di proses sesuai dengan aturan yang telah berlaku,” kata dia.

Menurut Pangdam, keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada perlu didukung semua pihak. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pilkada, imbuh dia, akan ditentukan tiga faktor yaitu profesionalisme KPUD, profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta unsur peserta pilkada.

“Untuk itu beri pendidikan politik kepada para pendukungnya sehingga terwujud pilkada yang aman, damai, suskses tanpa ekses dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tutur dia. 

 

 

 
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler