REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengkritisi penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah selama ini. Syaikhu memandang pandemi covid-19 kurang diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.
Bahkan, pemerintah justru menjadikan bahan candaan di awal kemunculan covid-19. "Tetapi setelah dirasakan wabah ini betul-betul ada, baru lah kepanikan terjadi. Manajemen krisis yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan masalah ekonomi, ketimbang masalah kesehatannya sendiri," kata Syaikhu dalam pidato politiknya pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-V PKS, Ahad (29/11).
Selain itu, Syaikhu memandang, kebijakan antarpusat dan daerah dalam penanganan covid juga kerap tidak sinkron. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadi dirigen yang mampu mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi harmonisasi yang indah.
"Itulah yang seharusnya dilakukan pemerintah. Namun, sayang hal ini tidak terjadi. Malah sering kali terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Tentu semua ini terjadi karena lemahnya kepemimpinan," tuturnya.
Syaikhu menjelaskan, lemahnya koordinasi dan kepemimpinan yang dilakukan pemerintah berimbas banyak hal. Salah satunya masih tercatatnya Indonesia dengan jumlah kematian terbanyak. Dampak lainnya yaitu ancaman resesi ekonomi.
"Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan semakin meningkat, pengangguran naik tajam dan ketimpangan pun semakin lebar di tengah masyarakat," ucapnya.
Di bawah kepemimpinannya, Syaikhu menegaskan, PKS tetap akan mengambil sikap oposisi. Namun oposisi yang dimaksud bukanlah oposisi yang asal beda, melainkan oposisi yang konstruktif.
"Memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah. Tapi kalau perlu ada yang diapresiasi, seperti tegasnya pemerintah terhadap macron ya kita juga apresiasi. Jadi inilah oposisi yang memberikan konstruktif terhadap negara kita ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
