REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud mengatakan, negaranya harus menjadi bagian dari kesepakatan potensial Amerika Serikat (AS) dan Iran terkait isu nuklir. Jika memang ada pembicaraan itu pada masa mendatang, dia berharap, aktivitas yang merongrong keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah turut dibahas.
"Kesepakatan (potensial) seperti itu bisa diberi label 'JCPOA++'," kata Pangeran Faisal saat diwawancara Hadley Gamble dari CNBC pada akhir pekan lalu, dikutip laman Middle East Monitor pada Selasa (24/11). JCPOA adalah singkatan dari Joint Comprehensive Plan of Action, yakni kesepakatan nuklir yang dibuat Iran dan negara kekuatan dunia pada 2015. Presiden AS Donald Trump telah menarik negaranya dari perjanjian tersebut pada 2018.
Trump menyebut, JCPOA sebagai kesepakatan terburuk dalam sejarah. Sejak mundur dari perjanjian itu, AS kembali menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Iran. Menurut Pangeran Faisal, jika JCPOA++ bisa terealisasi, hal itu dapat turut diberdayakan untuk mengekang aktivitas Iran yang mengancam. Misalnya, menangani laporan bahwa Iran mempersenjatai kelompok Houthi di Yaman atau kelompok tertentu di Irak, Suriah, atau Lebanon. "Dan, tentu saja, program rudal balistik dan program senjata lainnya yang terus digunakan untuk menyebarkan kekacauan di seluruh wilayah," ujar Pangeran Faisal.
Dia menekankan kemitraan jangka panjang Saudi dengan AS. Pangeran Faisal mengaku, siap bekerja sama dengan pemerintahan mana pun. Jika presiden AS mendatang ingin terlibat kembali dengan Iran, Saudi harus menjadi mitra dalam diskusi tersebut.
"Masalah dengan Iran adalah fakta bahwa ia terus percaya dalam memaksakan keinginannya di kawasan itu untuk mengekspor revolusinya ke tetangganya dan sekitarnya, dan kita perlu mengatasinya," kata Pangeran Faisal.
Presiden terpilih AS Joe Biden telah mengutarakan keinginannya untuk membawa AS bergabung kembali dengan JCPOA. Dia menyebut, hal itu menjadi salah satu prioritas pemerintahannya yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
