REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Meski berulang kali berjanji untuk mengakhiri subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, dukungan dari pemerintah anggota G20 untuk bahan bakar fosil dan sektor padat bahan bakar fosil telah mencapai 243 miliar dolar AS melalui program pemulihan ekonomi Covid-19.
Menurut laporan berjudul "Doubling Back and Doubling Down: G20 Scorecard on Fossil Fuel Funding" yang disiapkan oleh Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (IISD), Institut Pembangunan Luar Negeri (ODI), dan Oil Change International (OCI), negara-negara G20 mengalokasikan sekitar 636 miliar dolar AS dari dana publik untuk bahan bakar fosil pada 2014-2016.
Peneliti menemukan kemajuan marjinal ini kemungkinan akan dibatalkan tahun ini dengan miliaran dolar yang berkomitmen untuk bahan bakar fosil sebagai tanggapan terhadap Covid-19.
"Pemerintah G20 sudah tidak berada di jalur yang tepat untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris mereka untuk mengakhiri dukungan publik untuk bahan bakar fosil sebelum Covid-19," kata Anna Geddes, seorang rekan di IISD dan penulis utama laporan itu dalam sebuah pernyataan.
Dia mengatakan langkah negara-negara G20 mengecewakan bergerak ke arah yang berlawanan.
"Dana G20 untuk bahan bakar fosil kemungkinan akan tetap konstan atau bahkan tren naik lagi tahun ini dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir di mana kami telah melihat sedikit penurunan dukungan," kata dia.
Laporan tersebut menganalisis kinerja negara-negara G20 menggunakan tujuh indikator, termasuk transparansi, janji, dana publik untuk batu bara, minyak dan gas, tenaga berbasis bahan bakar fosil-baik produksi dan konsumsi, serta bagaimana dukungan telah berubah dari waktu ke waktu. Menurut studi tersebut, di sebagian besar negara yang dinilai, kemajuan yang dicapai selama tiga tahun terakhir digambarkan sebagai "miskin" atau "sangat miskin" dan tidak ada negara yang dianggap telah membuat "kemajuan yang baik" dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris.
Di antara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) G20, Jerman memiliki kinerja terbaik secara keseluruhan dalam penghentian pendanaan bahan bakar fosil, sementara Meksiko, Turki, dan Inggris berada di peringkat terendah. Peraih rekor terbanyak Jerman mendapat poin untuk transparansi, komitmen kuat, dan dukungan yang relatif lebih rendah untuk produksi minyak dan gas serta penggunaan bahan bakar fosil.
Inggris dan Turki mendapat peringkat buruk karena kurangnya transparansi dan subsidi besar untuk penggunaan bahan bakar fosil. Sementara Meksiko ingin mendapatkan dukungan besar untuk produksi minyak dan gas serta tenaga berbasis bahan bakar fosil.
Dari negara G20 non-OECD, Brasil mencetak skor tertinggi di bawah tujuh indikator, sedangkan Arab Saudi berada di urutan terakhir, kata laporan itu.
"China, Jepang dan Korea Selatan baru-baru ini mengumumkan rencana emisi nol-bersih dan inisiatif Kesepakatan Hijau Uni Eropa menunjukkan bahwa ada momentum untuk meningkatkan ambisi dan menunjukkan komitmen terhadap aksi iklim," kata Geddes.
Angela Picciariello, pejabat peneliti senior di ODI mengatakan bahwa tidak ada negara G20 yang bekerja sebagaimana mestinya. Dia menyarankan agar mereka mengesampingkan dukungan bahan bakar fosil yang berkelanjutan dalam pengeluaran pemulihan agar sejalan dengan pembatasan pemanasan global hingga target 1,5 derajat selsius dan menghindari terburuk dari krisis iklim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
