REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) mengejar visinya yang baru-baru ini diumumkan menjadi negara bebas karbon pada 2050. Perdana Menteri Korsel Chung Sye kyun menyebut visi tersebut bisa berhasil jika mencapai konsensus sosial yang luas.
Chung menyatakan pentingnya upaya mencapai konsensus sosial dalam netralitas karbon. Sebab hal itu akan berfungsi sebagai proses menciptakan kesempatan untuk hidup berdampingan secara sosial sekaligus lompatan transformasional untuk negara.
"Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan menuju netralitas karbon pada 2050 berdasarkan kesepakatan sosial nasional," kata Chung pada pertemuan yang diadakan di kompleks pemerintah di Seoul dilansir dari Bernama pada Sabtu (7/11).
Chung juga berjanji meningkatkan langkah-langkah mengurangi polusi yang dianggap sebagai salah satu ancaman lingkungan terbesar dan paling mendesak di antara warga Korsel.
"Kami telah melihat lebih banyak langit biru tahun ini berkat langkah-langkah komprehensif, termasuk program pengelolaan musiman baru melawan polusi. Tapi situasinya bisa menjadi lebih buruk pada saat tertentu di tengah musim dingin mendatang," ujar Chung.
Dalam pertemuannya, panitia khusus urusan polusi memutuskan mengadakan pembicaraan dengan China untuk menangani masalah kesehatan dan lingkungan. Polusi dianggap terus menerus bertiup dari negara tetangga selain dihasilkan di Korsel.
Komite memutuskan melakukan pertukaran tindakan anti polusi antara otoritas Seoul dan Beijing. Kedua negara berencana mengadakan pertemuan guna pertukaran kebijakan bilateral dan lokakarya tentang masalah polusi bulan depan.
Dalam pidatonya tentang anggaran negara tahun depan pekan lalu, Presiden Moon Jae-in sudah mengungkapkan rencana ambisius yang mendorong negara tersebut mencapai netralitas karbon pada 2050. Korsel ingin secara aktif menanggapi keadaan darurat perubahan iklim global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
