REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) resmi keluar dari Kesepakatan Paris. Hal itu sesuai dengan janji Presiden Donald Trump untuk menarik produsen gas rumah kaca terbesar kedua di dunia dari perjanjian global yang bertujuan mengatasi perubahan iklim.
"Keluarnya AS akan meninggalkan jarak besar di rezim kami dan upaya global untuk meraih ambisi dan tujuan global Kesepakatan Paris," kata sekretaris eksekutif Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) Patricia Espinosa, Kamis (5/11).
Hasil pemilu AS akan menentukan seberapa lama Amerika keluar dari Kesepakatan Paris. Sebab, kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden berjanji, bila terpilih, ia akan membawa AS bergabung kembali ke Kesepakatan Paris.
Espinosa mengatakan, AS tetap masih bagian dari UNFCCC. Ia menambahkan, lembaganya siap membantu usaha AS untuk bergabung kembali dengan Kesepakatan Paris.
Pada Juni 2017 lalu Trump mengumumkan niatnya untuk menarik AS dari pakta tersebut. Menurutnya, perjanjian itu merugikan perekonomian AS. Pemerintahannya mulai mengirimkan surat notifikasi ke PBB pada 4 November 2019 lalu.
Hal itu membuat AS satu-satunya negara dari 197 penandatangan perjanjian 2015 yang keluar dari perjanjian tersebut. Dalam pernyataan gabungannya, UNFCCC, Inggris, Prancis, Chile, dan Italia mengatakan, mereka 'menyesali' AS keluar dari Kesepakatan Paris.
"Kami tetap berkomitmen untuk bekerja dengan semua pemangku kepentingan AS dan mitra di seluruh dunia untuk mempercepat upaya mengatasi perubahan iklim," kata mereka dalam pernyataan tersebut.
"Bila orang yang menyangkal perubahan iklim tetap menguasai Gedung Putih dan Kongres, mewujudkan planet yang aman dari pemanasan iklim akan lebih menantang," kata mantan diplomat Prancis yang menengahi Kesepakatan Paris dan kini memimpin European Climate Foundation, Laurence Tubiana.
Ketua dewan African Group of Negotiators, Tanguy Gahouma-Bekale, mengatakan, keluarnya AS dari Kesepakatan Paris 'menghilangkan kesempatan' untuk mengatasi perubahan iklim. Ia mengatakan, hal itu juga akan mengurangi pendanaan upaya penanggulangan pemanasan global.
Ia mengatakan, pemerintahan Barack Obama berjanji mengucurkan dana sebesar 3 miliar dolar untuk membantu negara rentan mengatasi perubahan iklim. Tetapi, hanya 1 miliar dolar yang dikirimkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
