REPUBLIKA.CO.ID, PARIS— Sebuah kelompok Hak Asasi Manusia Prancis mengumumkan akan memperluas kegiatan mereka di luar negeri.
Kelompok Muslim ini mengatakan, keamanan di Prancis tengah mengkhawatirkan, menyusul pernyataan kontroversial dari para pejabat negara itu tentang Islam.
"Sebagai sebuah organisasi, kami tidak lagi merasa kami dapat melakukan pekerjaan kami di lingkungan yang aman, karena nyawa kami terancam dan pemerintah menetapkan kami sebagai musuh," kata Collective Against Islamophobia in France (CCIF) dalam sebuah pernyataan yang dikutip di Anadolu Agency, Selasa (27/10).
Kelompok itu mengatakan bahwa mereka telah menjadi sasaran pesan kebencian, ancaman kematian, dan penghinaan selama sepekan terakhir setelah pemerintah Prancis mengumumkan ingin membubarkan organisasi tersebut.
Dalam pernyataan tersebut, CCIF juga mengungkapkan trik beberapa tokoh politik di bawah Presiden Macron yang mencoba mengaitkan organisasi mereka dengan gerakan terorisme.
"Karena alasan ini, apapun hasil dari upaya pemerintah untuk membubarkan CCIF, kami telah memutuskan untuk memperluas kegiatan kami secara internasional, untuk memastikan kelangsungan operasi kami dan melindungi tim kami," tulis mereka.
Otoritas Prancis baru-baru ini meluncurkan sejumlah investigasi besar-besaran terhadap organisasi Muslim, setelah kabar kematian Samuel Paty. Pria 47 tahun yang berprofesi sebagai guru sejarah dan geografi di Bois-d'Aulne College di Conflans-Sainte-Honorine itu, dibunuh secara brutal oleh Abdullakh Anzorov, 18 tahun asal Chechnya, yang telah ditembak mati oleh polisi.
Menurut sebuah laporan, sebelum dibunuh, guru itu, dalam salah satu kelasnya tentang kebebasan berekspresi, telah menunjukkan kartun kontroversial yang menggambarkan Nabi Muhammad. Para pemimpin Muslim di seluruh Prancis mengutuk pembunuhan itu, menekankan bahwa ekstremis menyalahgunakan agama untuk tujuan mereka sendiri dan tindakan mereka tidak dapat dibenarkan melalui Islam.
Para pemimpin komunitas juga menyatakan keprihatinan mereka bahwa serangan baru-baru ini akan kembali menstigmatisasi Muslim Prancis dan mengobarkan sentimen Islamofobia.
Disisi lain, pekan lalu, pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki 51 asosiasi Muslim Prancis, termasuk Collective Against Islamophobia di Prancis. Menteri Dalam Negeri Darmanin mengklaim bahwa elemen-elemen organisasi tersebut telah menyebabkan para pejabat menganggapnya "musuh republik."
Awal bulan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggambarkan Islam sebagai agama "krisis" dan mengumumkan rencana untuk undang-undang yang lebih keras untuk menangani apa yang disebutnya sebagai "separatisme Islam" di Prancis. Dia juga menekankan akan membubarkan kelompok dan organisasi yang "melawan hukum dan nilai-nilai negara".
Sumber: https://www.aa.com.tr/en/europe/muslim-rights-group-no-longer-feels-safe-in-france/2020182
Ikuti Whatsapp Channel Republika
