Selasa 20 Oct 2020 08:25 WIB

Warga Palestina Usir Delegasi Emirat Arab dari Jerusalem

Warga Pelsetina di Jerusalem marah karena Uni Emirat buka hubungan dengan Israel.

Gerbang kota di kawasan kota tua Jerusalem
Foto: google.com
Gerbang kota di kawasan kota tua Jerusalem

IHRAM.CO.ID, Di tengah pandemi COvid 19 di mana Jerusalem merupakan wilayah dengan status sebagai zona merah pandemi ini, suasana perseturan di kota suci tiga agama ini tetap memanas. Warga Palestina di sana tak peduli bila beberapa negara di kawasan Arab mulai buka hubungan diplomatik dengan Israel.

Kenyataan ini terjadi kala, beberapa hari silam. Kala itu warga Palestina mengusir delegasi Uni Emirat Arab (UEA) dari masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Pengusiran dilakukan sebagai imbas normalisasi hubungan UEA dan Israel.

Orang Palestina menilai kesepakatan itu telah mengkhianati cita-cita negara Palestina. Dalam video yang diunggah di halaman Facebook Palestinian Wadi Hilweh Information Center terlihat delegasi UEA diusir setelah masuk ke Al-Aqsa melalui gerbang yang dijaga polisi Israel.

Dalam video tersebut seorang laki-laki Palestina menegur delegasi UEA tentang normalisasi hubungan dengan Israel dan memintanya pergi. Tidak lama kemudian delegasi itu meninggalkan masjid.

Kunjungan delegasi UEA itu dilakukan setelah Bahrain dan Israel meresmikan hubungan diplomatik. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh mengatakan kesepakatan itu 'hadiah gratis untuk pendudukan Israel untuk merebut lebih banyak tanah Palestina dan membangun lebih banyak pemukiman'.

"Masjid Al-Aqsa harusnya dimasuki melalui gerbang pemiliknya, tidak melalui gerbang yang diduduki Israel, sedih melihat delegasi Arab masuk melalui gerbang Israel, sementara jamaah menolak akses mereka untuk sholat," kata Shtayyeh seperti dilansir media Turki, Daily Sabah, Selasa (20/10).  

UEA dan Bahrain menandatangani kesepakatan yang ditengahi Amerika Serikat (AS) untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada 15 September lalu. Kelompok-kelompok Palestina mengecam kesepakatan tersebut dengan mengatakan perjanjian itu mengabaikan hak rakyat Palestina.

Perjanjian itu juga mematahkan konsensus Arab yang telah berlangsung selama puluhan tahun untuk tidak akan pernah menormalisasi hubungan dengan Israel hingga ada perdamaian dengan Palestina. Rakyat Palestina menilai kesepakatan itu 'mengkhianati' mereka.

Otoritas Palestina menjaga konsensus Arab yang memastikan normalisasi hubungan negara-negara Arab hanya akan terjadi bila Israel memenuhi sejumlah syarat. Salah satunya menarik diri dari pemukiman yang mereka duduki sejak Perang Timur Tengah tahun 1967.  

Syarat lain yakni menyetujui Yerusalem Timur ibu kota negara Palestina. Syarat ketiga adalah menemukan solusi bagi jutaan pengungsi Palestina dan keturunan mereka yang terusir dari negara mereka sendiri. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement