Jumat 09 Oct 2020 16:59 WIB

Bambang Purwoko Korban Pengadangan KKSB 

Bambang Purwoko mengalami luka tembak di pergelangan kaki kiri dan tangan kiri.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Agus Yulianto
Kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) melakukan pengadangan terhadap rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Jumat (9/10). Anggota TGPF Intan Jaya, Bambang Purwoko, menjadi korban dari kejadian itu.
Foto: Dok. Penkogabwilhan III
Kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) melakukan pengadangan terhadap rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Jumat (9/10). Anggota TGPF Intan Jaya, Bambang Purwoko, menjadi korban dari kejadian itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Investigasi Lapangan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Bambang Purwoko, menjadi korban pengadangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua. Bambang terkena tembakan di pergelangan tangan dan kaki kirinya.

"(Korban) Bambang Purwoko, luka tembak di pergelangan kaki kiri dan pergelangan tangan kiri, kondisinya sadar," ujar Kepala Penerangan Kogabwilhan III, Kol Czi Gusti Nyoman Suriastawa, saat dikonfirmasi, Jumat (9/10).

Selain dosen Universitas Gajah Mada (UGM) itu, terdapat satu korban lainnya, yakni anggota Satuan Tugas Apter Hitadipa, Sertu Faisal Akbar. Fausal terkena luka tembak di bagian pinggangnya. Sama seperti Bambang, Faisal juga dalam kondisi sadar. Kedua korban sudah tiba di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sugapa, Intan Jaya, Papua, pada 16.40 WIT.

"Saat ini korban masih dirawat di RSUD Sugapa, dikawal oleh personel TNI, Asintel Dam Cendrawasih Kol Inf Ardian Triwasana. Untuk rombongan TGPF lain sudah berada di rumah dinas Wakil Bupati Intan Jaya," kata Nyoman.

Noman menerangkan, pengadangan terjadi pada pukul 15.30 WIT di daerah Kampung Mamba Bawah, Distrik Hipadita, Intan Jaya, Papua. KKSB melakukan pengadangan saat Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya sedang kembali dari Distrik Hitadipa menuju ke Sugapa.

TGPF Intan Jaya tiba di Papua pada Rabu (7/10) pagi. Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya, Benny Mamoto, menjamin objektivitas tim yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat tersebut.

"(Saya) menjamin obyektivitas tim yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat," ujar Benny dalam keterangan pers yang Republika terima, Rabu (7/10).

Tim yang dibentuk oleh Menko Pokhukam itu tiba dalam dua rombongan. Rombongan pertama tiba di bandara Mozes Kilangin Timika, Papua, yang terdekat dengan lokasi Intan Jaya, Papua. Rombongan kedua tiba di Jayapura, Papua, dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kedua rombongan tim yang dipimpin Benny Mamoto dan beranggotakan unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh kampus ini akan langsung bekerja. Mereka akan melakukan pertemuan dan wawancara dengan para saksi dan sejumlah tokoh netral yang sudah diagendakan sebelumnya.

"TGPF Intan Jaya ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk membuat terang kasus ini, supaya bisa memberikan laporan dan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah," jelas dia.

Dalam menjalankan aktivitasnya, tim akan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Benny Mamoto dan rombongan akan bekerja selama dua pekan terhitung sejak pembentukannya pada tanggal 1 Oktober lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, TGPF Intan Jaya terdiri dari 30 orang dari berbagai unsur. Menurut dia, unsur-unsur itu dilibatkan untuk mencari kebenaran yang objektif.

“Tim terdiri dari instansi-instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh kampus. Mereka akan bekerja mencari data, fakta, dan informasi, kita akan mencari kebenaran yang objektif, dan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah,” ujar Mahfud usai rapat perdana dengan TGPF Intan Jaya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (5/10).

Mahfud menjelaskan, TGPF hanya akan bekerja untuk kasus yang diperkirakan terjadi pada 16/17-19 September 2020 saja dan bukan pro justisia karena proses hukum tetap berjalan diluar dan pelakunya segera dibawa ke pengadilan. Tim ini akan mencari hal lain di luar itu untuk kemudian menghasilkan rekomendasi dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah agar rakyat tenang.

"Tim terdiri dari unsur yang berbeda-beda. Tidak hanya dari birokrat, tapi juga tokoh Gereja, tokoh adat, tokoh kampus, tokoh masyarakat, dan juga BIN yang bisa memberi informasi. Ini semua agar mendapatkan hasil yang objektif," kata dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement