REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih punya sisa waktu untuk menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) di kuartal IV 2020. Percepatan serapan anggaran diharapkan bisa ikut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi agar tidak kembali terkontraksi.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, realisasi penyaluran anggaran penanganan Covid-19 dan PEN per awal Oktober ini mencapai Rp 318,5 triliun dari total anggaran yang disiapkan Rp 695,2 triliun. Dari realisasi yang dicapai, anggaran khusus PEN saja sudah tersalurkan Rp 268,49 triliun.
Bila dibedah, anggaran PEN paling besar disalurkan untuk program perlindungan sosial seperti bansos, bantuan bagi UMKM, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan pembiayaan korporasi masih nol persen realisasinya.
"Tantangannya di kuartal keempat lebih besar lagi, pasti ekspektasinya lebih besar lagi dari masyarakat bagaimana kita bisa menyalurkan lebih banyak lagi," ujar Budi dalam keterangan pers di kantor presiden, Rabu (7/10).
Pada sisa waktu tahun anggaran 2020, pemerintah akan fokus pada penyaluran program perlindungan sosial. Dua di antaranya adalah banpres UMKM yang jumlah penerimanya diperluas dari 9 juta orang menjadi 12 juta orang dan program subsidi gaji yang juga diperluas kepada guru honorer.
"Bantuan sosial lainnya tetap akan jalan, seperti program keluarga harapan, bantuan sembako, dan juga kartu prakerja itu akan terus jalan dan ada beberapa bantuan-bantuan yang lain," kata Budi.
Selain bantuan sosial kepada masyarakat, sisa anggaran PEN juga akan disalurkan untuk penjaminan perbankan terkait kredit UMKM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
