REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia melalui Menteri Agama Datuk Sri Zulkifli Mohamad Al-Bakri, menegaskan sejauh ini belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait izin umroh.
Dilansir di Malay Mail, Senin (21/9), Datuk Sri Zulkifli mengatakan, informasi itu didapat berdasarkan pertemuannya dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Malaysia, Mahmoud Hussein Saeed Qattan, beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, ia menanyakan kapan aplikasi visa umroh akan resmi dibuka.
"Dia (Mahmoud Hussein) menyatakan sejauh ini belum ada pengumuman resmi," kata Zulkifli.
Meski demikian, dari pertemuan tersebut diketahui kemungkinan izin umroh baru bisa diberikan mulai tahun depan. “Segalanya mungkin, tapi saya sebagai menteri harus berbicara berdasarkan fakta berdasarkan keterangan resmi,” katanya.
Sebelumnya, diberitakan Kerajaan Arab Saudi membentuk komite baru yang terdiri dari empat entitas pemerintah. Berdasarkan laporan surat kabar Al Watan, komite tersebut dibentuk guna memetakan rencana melanjutkan ibadah umroh.
Keempat entitas pemerintah yang dimaksud, yakni Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan, Presidensi Umum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta Keamanan Publik Saudi. Berbagai rekomendasi telah disampaikan komite kepada otoritas yang berwenang. Rekomendasi tersebut antara lain, membuka kunjungan umroh pertama bagi warga domestik, diikuti oleh WNA dalam jumlah terbatas dan waktu tertentu.
Komite juga merekomendasikan peluncuran platform atau aplikasi baru. Dalam aplikasi tersebut, jamaah dapat mengajukan permintaan kunjungan umroh.
Saat mengajukan kunjungan, jamaah diwajibkan telah mengantongi laporan medis, yang menunjukkan mereka bebas dari Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
