REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah pusat maupun daerah menghentikan berbagai polemik soal penanganan Covid-19. Dia meminta pemerintah mengutamakan keselamatan nyawa masyarakat dibandingkan proses birokrasi yang tidak efektif apalagi dibawa ke ranah politik.
"Dialektika antara pemerintah pusat dan daerah dipertontonkan secara gamblang dan sengaja ke publik lewat statemen para pejabatnya di berbagai media," kata Mufida dalam keterangan, Selasa (15/9).
Dia mengatakan, pemerintah pusat dan daerah saat ini telah memiliki forum lintas kementerian dan lembaga di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurutnya, segala dialektika dibahas dalam forum tersebut hingga menghasilkan aksi nyata dalam implementasikan penyelamatan nyawa rakyat
"Jadi bukan dialektikanya yang diumbar di publik," kata Mufida lagi.
Dialektika yang dimaksud misal saat PSBB kembali diberlakukan di DKI Jakarta mengikuti instruksi presiden yang meminta prioritas kesehatan di atas ekonomi. Mufida mengatakan, terjadi silang pendapat antara kabinet dengan Gubernur DKI Jakarta soal ekonomi yang seolah disisihkan.
"Presiden kemudian seolah membenturkan PSBB di DKI Jakarta dengan menyebut pembatasan skala mikro jauh lebih efektif," katanya.
Menurutnya, seolah tidak ada koordinasi antara Pemprov DKI dan pusat dalam penerapan kembali PSBB tersebut. Dia mengatakan, di sisi lain Ketua Satgas penanganan Covid-19 Doni Monardo mengaku sudah diajak diskusi dengan pemprov DKI Jakarta.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral. Dia mengatakan, saat ini pejabat daerah dan pusat bertindak atas nama publik bukan golongan tertentu.
Dia mengaku khawatir perang terhadap Covid-19 di Tanah Air akan berlangsung lama selama manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando jelas. "Sekali lagi utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
