Selasa 08 Sep 2020 03:37 WIB

Gorontalo Utara Kembangkan Wilayah Pesisir

Beragam bantuan telah disalurkan untuk kepentingan pengembangan pesisir.

 Seorang nelayan mengangkat jaring di wilayah pesisir pantai. (ilustrasi)
Foto: Republika/Prayogi
Seorang nelayan mengangkat jaring di wilayah pesisir pantai. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara memacu pengembangan wilayah pesisir.

Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu mengatakan pemkab menggandeng pihak Universitas Ichsan Gorontalo dalam kegiatan tersebut, untuk memperoleh gambaran tentang kondisi masyarakat dan memudahkan dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan wilayah pesisir.

Baca Juga

"Seminar ini sangat penting dan prioritas dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah khususnya di wilayah pesisir yang tingkat perekonomiannya perlu didorong agar lebih produktif, inovatif, dan maju," ucapnya.

Beragam bantuan telah disalurkan untuk kepentingan pengembangan produktivitas masyarakat di wilayah pesisir, 78 di antara 123 desa pesisir yang tersebar di 11 kecamatan.

Namun, kata dia, belum ada yang dapat memberikan hasil secara signifikan.

Ia mencontohkan tentang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) "Coastal Community Development Project-International Fund for Agricultural Development (CCDP-IFAD)" maupun berbagai bantuan lainnya, seperti dalam bentuk bantuan kapal ikan dan mesin tempel.

Namun, kata dia, hingga kini belum berdampak signifikan terhadap peningkatan produksi maupun pendapatan masyarakat.

"Ini penting sekali untuk dilakukan penelitian, sebagaimana penegasan saya dalam pertemuan tadi bahwa sebenarnya sudah banyak sekali bantuan-bantuan selama ini yang diberikan oleh pemkab, namun program-program pemberdayaan itu belum memberikan hasil yang signifikan," ungkapnya

Ia meminta penelitian tersebut didasarkan pada kajian teori sosial untuk memudahkan pemkab lebih fokus dalam pengembangan wilayah pesisir di daerah itu.

"Kami meminta kepada tim peneliti agar kajian-kajian tentang masyarakat, didasarkan pada kajian-kajian atau teori-teori sosial, agar pemkab dalam menentukan program ataupun kebijakan pembangunan dapat maksimal," katanya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement